TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mengatakan DPR enggan membahas Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebelum pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang JPSK. "Ini sikap Dewan," katanya di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 30 Mei 2012.
Harry mengatakan sikap Badan Legislasi DPR juga membingungkan karena memasukkan RUU ini ke dalam program legislasi tahun ini. "Ini undang-undangnya jelas. Saya tidak tahu kenapa masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional)," ujar politikus Golkar tersebut.
Anggota Komisi Keuangan Dolfie Palit mendukung pernyataan Harry. "Kami tidak bisa langsung membahas," katanya kepada Tempo. Dolfie mengatakan penolakan pembahasan ini bukan karena DPR tidak melihat urgensi UU JPSK. "Ini peraturan undang-undang, masak kami melanggar undang-undang yang kami buat sendiri," ujarnya.
Aturan yang memerintahkan pemerintah agar mengusulkan undang-undang pencabutan perppu, ucap Dolfie, diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang. Penerbitan undang-undang untuk mencabut Perppu JPSK diperlukan karena perppu tersebut ditolak DPR melalui Sidang Paripurna pada 28 Desember 2008.
Dolfie mengatakan sikap resmi DPR diserahkan dalam pembahasan di Komisi Keuangan. "Kita tunggu sikap fraksi masing-masing," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita terkait
Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey
26 Agustus 2019
McKinsey memperingatkan negara-negara Asia Pasifik agar mewaspadai terulangnya krisis ekonomi yang pernah terjadi pada 1997 silam.
Baca SelengkapnyaDarmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi
22 Agustus 2018
Menko Darmin mengatakan gejolak ekonomi dunia membuat perayaan Idul Adha tahun ini berbeda.
Baca SelengkapnyaGeorge Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global
31 Mei 2018
George Soros mengingatkan, gejolak di Uni Eropa bisa memicu krisis ekonomi global.
Baca Selengkapnya20 Tahun Reformasi: Ekonomi Limbung Diguncang Krisis
14 Mei 2018
Anjloknya kurs rupiah menyeret Indonesia dalam pusaran krisis ekonomi. Bagaimana kini setelah 20 tahun reformasi?
Baca SelengkapnyaKrisis Ekonomi 10 Tahunan, Ini Kata Menteri Luhut Pandjaitan
8 Januari 2018
Menteri Luhut menilai krisis ekonomi siklus sepuluh tahunan, yang pernah menerpa Indonesia pada 1998 dan 2008, tidak akan kembali terjadi.
Baca SelengkapnyaIndonesia Krisis Ekonomi 2018? Ekonom Bank Dunia Ini Tak Percaya
14 Desember 2017
Ekonom Bank Dunia, Frederico Gil Sander, menilai ekonomi Indonesia sudah jauh membaik dibanding saat krisis pada 1998 dan 2008.
Baca SelengkapnyaKrisis 10 Tahunan? Bambang Brodjonegoro: Tak Ada Siklus-siklusan
13 Desember 2017
Kekhawatiran akan terjadi krisis ekonomi 2018 karena adanya siklus 10 tahunan dibantah Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri: Desember Krisis Ekonomi Kecil, Jangan Ugal-Ugalan
10 November 2017
Ekonomi UI Faisal Basri memperkirakan pada Desember 2017 akan terjadi krisis ekonomi kecil."Tidak bisa serba ugal-ugalan," katanya.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Prediksi Krisis Ekonomi Kecil pada November, jika...
12 Oktober 2017
Faisal Basri memprediksi akan terjadi krisis ekonomi kecil jika Presiden Jokowi tidak memotong belanja infrastruktur karena pajak menurun.
Baca SelengkapnyaKSSK Siapkan Tiga Aturan Cegah dan Tangani Krisis Keuangan
23 Februari 2017
Aturan organisasi dan tata kerja sekretariat KSSK sudah rampung.
Baca Selengkapnya