TEMPO Interaktif, Jakarta:Asia Development Bank atau Bank Pembangunan Asia (ADB) mengakui adanya praktek korupsi dalam proyek-proyeknya di Indonesia. Tapi, lembaga keuangan ini mengatakan tidak bisa berbuat banyak. Ketika kami bertindak tegas dengan menghentikan pencairan dana, kami dimarahi oleh pemerintah Indonesia, kata Head Portofolio Management ADB Stuart R. Andrews di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2). Menurut Andrews, pemerintah Indonesia beralasan tindakan tegas pihaknya akan menghukum orang-orang yang akan merasakan manfaat dari proyek ADB. Bukan menghukum pelaku korupsi. Dalam korupsi ADB selalu dalam posisi tidak menang, tegas dia yang enggan menyebutkan nilai korupi.. Ia mencontohkan pelanggaran pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam proyek pembangunan di Sumatera tahun lalu. Meski, kata Andrews , tindakan tegas yang diambil pihaknya membuat pemerintah Indonesia lebih kooperatif. Dalam arti, pemerintah Indonesia memberikan dukungan untuk mengurangi terjadinya praktek korupsi. Tapi sebenarnya yang perlu diperbaiki bukan pelaksanaan proyek, tapi landasan hukumnya, kata dia, maka ADB mendukung reformasi hukum di Indonesia. Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia David Jay Green menegaskan jika ditemukan bukti korupsi dalam sebuah proyek maka pihaknya akan menghentikan kucuran dana. Kata dia, ADB akan melakukan investigasi sendiri kalau terjadi penyimpangan itu. Tapi kami bukan polisi, atau pengadilan atau pemerintah Indonesia jadi kami butuh kerjasama dengan pemerintah Indonesia, ujar dia. ADB, lanjut Green, tidak bisa membatalkan pinjaman. Tindakan tegas yang diambil selain menghentikan dana proyek itu, juga tidak lagi bekerja sama dengan kontraktor pengelola. Memang ada keterbatasan dari kami untuk menangani korupsi. Karenanya kami juga membantu memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia, tutur dia. Green mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mengurangi praktek korupsi. Pertama, memperkuat administrasi proyek dengan cara mendatangkan ahli-ahli dari ADB. Kedua, meningkatkan pengelolaan proyek. Ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi proyek. Hasil evaluasi mengatakan manfaat yang didapat dari proyek lebih besar dibandingkan pinjaman untuk proyek itu sendiri, tambah dia. Andrews menambahkan selain praktek korupsi, juga kerap terjadi keterlambatan pencairan dana. Tapi, ini semata karena kurang baiknya persiapan proyek oleh Indonesia. Seperti, manajemen proyek yang belum berjalan karena pembebasan tanah untuk proyek yang belum dilakukan. Padahal dana sudah siap sehingga kita tunda dulu pencairannya, kata dia. Selain itu, kata dia, dana pendamping dariu pemerintah belum turun. Tahun ini pemerintah harus menyediakan dana pendamping sebesar 30 persen dari dana yang dikucurkan ADB tiap proyek. Sebelumnya 40 persen, bahkan saat krisis hanya 20 persen, ungkap Andrews. Adanya pelanggaran, tambah dia, juga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana. Andrews meminta kepada pemerintah dan pelaksana proyek untuk mempersiapkan terlebih dahulu seluruh manajemennya sebelum utang disetujui. Misalnya, tanah untuk proyek dibebaskan terlebih dahulu dan rencana apa yang akan dilakukan. Paling tidaK utang disetujui pemerintah dan pelaksana proyeknya sudah siap, kata dia. Green menjelaskan pihaknya memberikan bantuan yang sebagian besar berbentuk pinjaman antara US$ 600 juta-2 miliar setiap tahunnya. Tahun 2002, ADB mencairkan dana US$ 400 juta untuk pembiayaan proyek, sedangkan untuk program reformasi sebesar US$ 580 juta. Tahu 2003 direncanakan mengucurkan dana proyek sebesar US$ 350 juta dan program reformasi senilai US$ 450 juta. Kata Andrew, sebanyak 60 proyek dibiayai ADB pada tahun 2002. Ke enam puluh proyek itu mencakup sektor perkotaan, pendidikan, pertanian, energi dan keuangan. Untuk sektor publik ADB memberikan pinjaman paling besar. Tapi, tahapan proyek-proyek itu berbeda-beda, ada yang baru berjalan, sedang berjalan dan sudah selesai, ujar dia. SS Kurniawan --- TNR