Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan di Gedung Koesnadi Hardjosoemantri, Universitas Gadjah Mada, kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (29/03/2012). TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jaffar mengatakan fraksinya tak akan ikut mendorong hak interpelasi yang diajukan kepada pemerintah terkait kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Ia pun berjanji akan memerintahkan semua anggotanya untuk tidak menandatangani dukungan terhadap hak interpelasi itu.
"Kami melihat tidak perlu ada interpelasi. Saya akan perintahkan supaya anggota saya tidak ada yang tanda tangan usulan itu," ujarnya kepada Tempo, Kamis 12 April 2012.
Pengajuan hak interpelasi dilakukan DPR untuk mempertanyakan keputusan Dahlan terkait pendelegasian wewenang Menteri BUMN kepada para deputi Kementerian BUMN, direksi, dan komisaris.
Wakil Ketua Komisi BUMN Aria Bima mengatakan, akibat keputusan ini, pemilihan Direktur PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan III dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham.
Ia juga mengatakan keputusan itu menyebabkan direksi BUMN mempunyai kewenangan untuk menjual aset tanpa melalui prosedur. Padahal penjualan aset harus sesuai dengan perundang-undangan.
Menanggapi usulan ini, Marwan menilai hak interpelasi terlalu berlebihan. Padahal, lanjutnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan DPR untuk menyelesaikan masalah ini. "Jangan terlalu cepat interpelasi. Dibuat panja saja dulu. Di sana nanti bisa dimintai keterangan, digali lagi permasalahan yang ada dan dikeluarkan rekomendasi seperti apa," ujarnya.
Ia mengatakan hak interpelasi lebih terlihat menonjolkan sisi politis ketimbang penyelesaian masalah yang ada. Karena itu, ia menilai hak interpelasi tidak diperlukan untuk saat ini. "Jangan rakyat itu dipertontonkan politik terus. Kasihan, capek rakyat dipertontonkan seperti itu," ujarnya.
Soal motif politik apa yang melatari hak interpelasi ini, Marwan mengaku tak tahu menahu. "Saya tidak tahu. Tanya saja sama yang mengajukan interpelasi," ujarnya.
