Menteri Agus Akhirnya Minta Maaf  

Reporter

Editor

Sabtu, 24 Maret 2012 14:44 WIB

Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta maaf kepada anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat karena pemerintah kurang kompak. Permintaan maaf ini berawal dari pertanyaan Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey tentang kesepakatan pemerintah dengan Komisi Energi mengenai subsidi listrik. Permintaan ini disampaikan Menteri Agus saat rapat kerja bersama Banggar DPR, hari ini, Sabtu 24 Maret 2012. Rapat juga dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.

Pemerintah dan Komisi Energi menyepakati subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Jumlah tersebut di bawah usulan dalam Nota Keuangan APBN Perubahan sebesar Rp 93 triliun. Namun ketika hasil rapat tersebut akan dibawa ke Panitia Kerja Asumsi Banggar, Menteri Agus ngotot subsidi tetap seperti usulan semula. Bahkan Menteri Agus menyebutkan subsidi listrik bisa mencapai Rp 98 triliun jika tidak ada kenaikan tarif listrik.

Ketidakkompakan ini yang diprotes Olly. “Kesepakatan itu membuat mandek rapat panja asumsi, makanya ada rapat hari ini,” katanya kesal. Menurut Olly ketidakkompakan ini membuat rapat berlarut-larut. “Jadi kami bukan tidak ingin APBN-P ini tidak selesai-selesai,” ucapnya.

Menanggapi itu Menteri Agus meminta maaf. “Kami mengajukan minta maaf, jumlah itu tidak cukup,” katanya. Menurut Agus jumlah tersebut belum memasukkan beberapa perhitungan. Namun Agus tidak menyampikan variabel apa saja yang belum dimasukkan dalam jumlah Rp 64,9 triliun itu.

Menteri Agus mengatakan, jika jumlah tersebut dipaksakan, kinerja PLN bakal memburuk. “PLN akan wanprestasi terhadap krediturnya,” ujarnya. Selain itu proyek pembangkit listrik 10 ribu mega watt bakal terbengkalai. Akibatnya 2,5 juta rakyat di daerah terpencil batal menikmati listrik. “Tentu bapak ibu anggota dewan tidak mau, kan,” katanya.

AKBAR TRI KURNIAWAN

DPR

Berita terkait

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

9 menit lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

1 jam lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

1 jam lalu

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

2 jam lalu

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

2 jam lalu

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

RUU MK disetujui dibawa ke paripurna DPR. Padahal beleid ini pernah ditolak di era Menkopolhukam Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna di Masa Sidang V 2024/2025, Dihadiri 153 dari Total 575 Anggota

5 jam lalu

DPR Gelar Rapat Paripurna di Masa Sidang V 2024/2025, Dihadiri 153 dari Total 575 Anggota

Rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024 yang dihadiri 153 anggota dewan.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

20 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

1 hari lalu

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

1 hari lalu

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

2 hari lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya