TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung, mengatakan akan menyampaikan laporan mengenai konsep pemberian pesangon kepada karyawannya di Komite Kebijakan Sektor Keuangan, besok, Rabu (4/2). "Dan saya tegaskan lagi bahwa kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh karyawan kami bahwa semua karyawan harus bisa menerima yang minimum,? katanya di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/2).Menjelang masa berakhirnya BPPN pada 27 Februari nanti, persoalan pesangon ini menjadi bahan perdebatan. Syaf mengatakan jumlah pesangon sama sekali belum ditentukan. Ia mengaku akan menerima berapapun jumlahnya sebagai konsekuensi berlakunya standar minimum. Yang jelas, kata dia, pesangon ini harus tetap diberikan. Kalau tidak, kata dia, "Itu akan melanggar hak asasi, termasuk karyawan BPPN."Mengenai kemungkinan penyaluran karyawan ke lembaga baru, Syaf menegaskan bahwa setiap karyawan berhak memilih pekerjaannya setelah BPPN bubar. "Semua orang diterminate. Selesai, masalah orang itu mau dipakai atau tidak, bukan urusan kami. Pertanyaan saya mengapa orang lain fair, BPPN tidak," katanya.BPPN, lanjutnya, merupakan lembaga unik. Menurutnya, BPPN merupakan lembaga pemerintah tapi bersifat sementara. Namun, katanya, lembaga lain seperti BI atau lembaga pemerintahan juga mendapat status sementara. Ia mencontohkan Deputi Gubernur BI, Anwar Nasution yang merupakan pegawai negeri sipil di Universitas Indonesia yang ditugaskan ke BI. "Setelah selesai dia mendapat pesangon sesuai dengan kebijakan BI," katanya.Pemberian pesangon BPPN, kata dia, tetap mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan dengan aturan lembaganya. Hal ini, lanjutnya, juga berlaku untuk lembaga pemerintahan lain. Saya akan protes kalau tidak mendapatkan kesempatan seperti itu," katanya. Yandi M.R. - Tempo News Room