TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama Bank Negara Indonesia Sigit Pramono menyatakan dalam upaya recovery aset yang hilang akibat pembobolan BNI Kebayoran Baru, pihaknya menginginkan penyelesaian secara tunai atau cash setttlement. ?Bagusnya memang cash,? katanya ketika dihubungi Tempo News Room, Kamis (15/1) malam. Menurut Sigit, karena yang hilang adalah dana kas maka sudah seharusnya apabila diganti dengan dana kas pula dan BNI akan meminta semua aset yang dimiliki pembobol. ?Anda punya utang terus tidak bayar-bayar maka tentu saya akan minta semua yang Anda punya buat melunasi utang,? katanya. Dalam proses pelunasan, kata Sigit, tentu akan dilihat kecukupan nilai aset yang diserahkan. "Kalau aset yang diserahkan belum mencukupi nilainya akan kita kerjar terus,? ujarnya. Untuk itu, Sigit minta kepada media massa agar memaklumi apabila ia tidak dapat membuka informasi berapa dan apa saja aset yang telah diambil BNI dalam proses recovery. ?Informasi dari Indonesia Corruption Watch itu kan jadi pelajaran. Takutnya kalau kita bilang kita sudah pegang ini-itu, ketika kita nilainya tidak cukup kan kita yang disalahkan,? katanya. Yang penting, menurut Sigit adalah pihak BNI akan terus melakukan upaya memperoleh kembali aset yang hilang walaupun memang kehilangan tersebut sudah dicadangkan sebesar 100 persen. ?Tentu ini berdampingan dengan proses hukum yang sudah berjalan,? ujarnya. Selain itu, Sigit juga menjelaskan aset-aset seperti PT Sagared yang diinformasikan ICW tidak menjadi jaminan dalam pengucuran kredit. ?Mekanismenya tidak seperti itu tetapi melalui L/C,? katanya. Proses kredit ekspor memerlukan L/C dari bank diluar negeri sebagi jaminan. Setelah kredit ekspor dikucurkan, maka BNI kemudian meminta importir melalui bank diluar negeri untuk membayar barang yang dikirim. ?Ternyata kemudian diketahui L/C-nya palsu. Jadi tidak ada jaminan aset,? katanya. Seperti diketahui, investigasi ICW menemukan, PT Segared Team, aset Gramarindo Group milik Maria Pauline adalah aset bodong yang sulit dipertanggungjawabkan nilainya. Padahal, aset ini merupakan salah satu aset yang bakal digunakan untuk pembayaran utang (asset settlement). Koordinator ICW Teten Masduki mengungkapkan, tim ICW telah mendatangi langsung lokasi penambangan dan pabrik marmer atas nama PT Segared di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekan lalu. Hasil penelusuran tim tersebut menunjukkan, perusahaan itu tidak memiliki izin penambangan marmer di tujuh gunung di kawasan tersebut, seperti yang pernah diklaim Maria Pauline di media Tempo dan Kompas, Desember tahun lalu.Selain status lahannya belum jelas, kata Teten, PT Segared itu baru melakukan kegiatan pengambilan sampel untuk mengukur kadar dan kualitas kandungan marmer di tujuh gunung tersebut. "Jadi, belum ada produksi," katanya. Amal Ihsan ? Tempo News Room