TEMPO Interaktif, Jakarta: Tidak ada masalah dengan pelolosan 48 kontainer daging sapi asal Amerika Serikat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demikian dikatakan Aang Kanaan Adikusumah, Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). "Sudah sesuai dengan SK Menperindag, pemasukan daging ke seluruh Indonesia, 24 ? 31 Desember 2003, diperbolehkan dengan persyaratan deadlinesebelum 24 Desember dan disertai sertifikat kesehatannya," kata Aang, kepada TNR, di Jakarta, Kamis (8/1).Menurut Aang, Deperindag tidak bekerja sendiri untuk mengawasi barang-barang dari luar setelah sampai di dalam negeri. "Ada Balai Karantina, Badan POM, berbagai Undang Undang Perdagangan, Undang Undang Perlindungan Konsumen," katanya. Untuk itu, masyarakat diminta tidak perlu cemas, karena Balai Karantina telah merekomendasikan lolosnya daging-daging itu. Tapi, Kepala Badan Karantina Departemen Pertanian, Budi Tri Akoso membantah adanya 48 kontainer daging sapi asal AS yang diloloskan atas rekomendasi Badan Karantina, seperti yang dikatakan Dirjen Bea Cukai. "Rekomendasi pelepasan daging sapi hanya dilakukan terhadap 11 kontainer, tidak sampai 48 kontainer sebagaimana diklaim pihak Bea Cukai. Yang saya tahu, dari 22 kontainer ada 11 yang dilepaskan," kata Budi kepada TNR lewat sambungan telepon, Rabu (7/1) malam.Menurut Budi, memang benar rekomendasi Badan Karantina adalah daging-daging itu tidak beracun. "Balai Karantina berpedoman pada penelitian daging sapi yang masuk sebelum 24 Desember 2003, terbebas dari penyakit sapi gila," katanya. Ditegaskannya, informasi mengenai kasus pertama Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) atau penyakit sapi gila di AS, diterima Departemen Pertanian pada 24 Desember 2003 dari United States Department of Agriculture (USDA) lewat siaran pers. Kemudian Office International des Epizooties (OIE) atau Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia kembali menegaskannya. Anastasya Andriarti, Martha W Silaban - Tempo News Room
Berita terkait
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
1 menit lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaTKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional
10 menit lalu
Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikomposisikan secara proporsional.
Baca SelengkapnyaDeretan 4 Ponsel yang Akan Rilis Bulan Ini
15 menit lalu
Setidaknya ada 4 ponsel baru yang diprediksi diluncurkan bulan ini, mulai dari Realme GT Neo 6 hingga Meizu Note 21.
Baca SelengkapnyaBI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?
16 menit lalu
Daerah dengan catatan inflasi terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang yaitu 0,02 persen.
Baca SelengkapnyaKominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali
16 menit lalu
Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali
Baca SelengkapnyaDana Pembangunan Masjid di Cakung Diduga Dilarikan Kontraktor, Warga Pilih Diam Tak Mau Ikut Campur
19 menit lalu
Dana pembangunan Masjid Al Barkah di Cakung diduga dilarikan oleh kontraktor. Warga geram sekaligus pasrah, tak mau campur tangan.
Baca SelengkapnyaAnak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki
21 menit lalu
Anak panglima militer dan pemimpin de facto Sudan meninggal di rumah sakit setelah kecelakaan lalu lintas di Turki.
Baca SelengkapnyaLaga Timnas U-23 Indonesia vs Guinea Digelar Tertutup, Ini Cara Nonton Live Streamingnya
26 menit lalu
Timnas U-23 Indonesia bakal menjalani laga play-off menghadapi Guinea untuk memperebutkan satu jatah tersisa ke Olimpiade 2024.
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
31 menit lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
31 menit lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca Selengkapnya
