Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Beras dan Gabah  

Reporter

Editor

Senin, 19 Desember 2011 14:10 WIB

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian tengah mengkaji kemungkinan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Menurut Menteri Pertanian Suswono, hal ini dilakukan karena harga yang berlaku di tingkat petani sudah jauh melampui HPP yang ditetapkan.

“Karena itu, plus-minusnya akan dilihat, berapa kenaikan yang ideal dan jangan sampai memicu inflasi,” kata dia dalam seminar "Isu Perbatasan dalam Rangka Kesejahteraan Rakyat" di kantor Kementerian Pertanian, Senin, 19 Desember 2011.

Saat ini, pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen Rp 2.640 per kilogram dan Rp 2.685 per kilogram di penggilingan. Sedangkan HPP gabah kering giling mencapai Rp 3.300 per kilogram dan Rp 3.345 per kilogram di gudang Perum Bulog. Untuk HPP, beras dipatok Rp 5.060 per kilogram.

Namun, meski pemerintah tak menaikkan HPP, Suswono meminta Bulog tetap menyerap beras petani dengan maksimal. Sebab, pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang kebijakan pengamanan cadangan beras untuk menghadapi kondisi iklim ekstrem. Beleid itu memberi Bulog keleluasaan untuk menyerap beras dan gabah petani sesuai harga pasar.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimeso mengatakan kenaikan HPP harus mengacu pada 4 faktor, yakni kenaikan kesejahteraan petani, tidak mengakibatkan inflasi, perhitungan harga beras dunia, dan acuan harga pembelian beras oleh Bulog saat ini. “Secara internal, kami sudah dapat angkanya,” katanya.

ROSALINA

Berita terkait

Pedagang Siomay Curi 675 Celana Dalam Wanita Demi Kepuasan Seksual

11 menit lalu

Pedagang Siomay Curi 675 Celana Dalam Wanita Demi Kepuasan Seksual

Polisi menangkap seorang pemuda berinisial J, 31 tahun, karena diduga mencuri ratusan celana dalam wanita dari berbagai indekos

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

11 menit lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

14 menit lalu

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .

Baca Selengkapnya

Ragam Cerita Orang Tua Temani Anak Ikut UTBK di UNJ

15 menit lalu

Ragam Cerita Orang Tua Temani Anak Ikut UTBK di UNJ

Tak sedikit peserta UTBK di UNJ yang ditemani oleh orang tuanya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

17 menit lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

25 menit lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024

37 menit lalu

Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024

Perjalanan dari Batam ke Singapura dengan kapal feri hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Simak harga tiketnya.

Baca Selengkapnya

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

37 menit lalu

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

Khofifah menyatakan bakal kembali maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

41 menit lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

50 menit lalu

TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikomposisikan secara proporsional.

Baca Selengkapnya