Pemerintah Yakin Badan Anggaran DPR Tak 'Ngambek' Lagi  

Reporter

Editor

Senin, 26 September 2011 13:51 WIB

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang bersama DPR - DPD, di Ruang Paripurna I, Jakarta, Selasa (16/8). Sidang bersama tersebut untuk mendengarkan pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke 66 dan pidato penyampaian tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta nota keuangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah memastikan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rkyat segera membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012. DPR menunda pembahasan RAPBN 2012 karena tak terima pimpinannya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya sudah berbicara dengan semua fraksi dan semangatnya ingin menyelesaikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Senin, 26 September 2011.

Menteri Hatta tidak memerinci kapan Badan Anggaran dan pemerintah akan kembali membahas RAPBN 2012. Dalam jadwalnya, Panitia Kerja Badan Anggaran akan melakukan rapat asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan anggaran dengan pemerintah mulai 21 sampai dengan 26 September 2011 di Ruang Rapat Griya, Cikopo, Bogor, Jawa Barat.

Badan Anggaran sendiri memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan sampai ada kejelasan dari KPK soal sah atau tidaknya Dewan melaksanakan pembahasan anggaran. DPR pun sudah merencanakan pemanggilan pimpinan KPK pada pekan ini untuk segera menghentikan mogok kerja Badan Anggaran.

Hatta mengingatkan pembahasan APBN adalah kewajiban konstitusi pemerintah dan Dewan. Hal tersebut harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda. "APBN ini penting untuk pembangunan, untuk rakyat," katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Berita terkait

RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

30 September 2021

RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan RUU KUP sudah disetujui di pembicaraan tingkat I di Komisi Keuangan DPR.

Baca Selengkapnya

Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

21 Januari 2020

Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

Komisi Keuangan DPR membentu Panitia Kerja untuk nenvagas industri jasa keuangan termasuk Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

13 Agustus 2019

Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

Komisi Keuangan DPR mengingatkan, pembentukan super holding BUMN membutuhkan payung hukum setingkat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca Selengkapnya

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

19 Juli 2018

Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan menjelaskan laporan keuangan kementerian dan lembaga di DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Skema Rancangan Holding BUMN

12 Februari 2018

DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Skema Rancangan Holding BUMN

Komisi Keuangan semestinya menggelar rapat dengan Sri Mulyani, tapi batal.

Baca Selengkapnya

Muncul Kabar 8 Penyakit Tak Ditanggung, Ini Penjelasan BPJS

27 November 2017

Muncul Kabar 8 Penyakit Tak Ditanggung, Ini Penjelasan BPJS

BPJS Kesehatan menegaskan tetap menjamin biaya penyakit katastropik sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Cost Sharing Baru Wacana, BPJS Tetap Jamin 8 Penyakit Katastropik

27 November 2017

Cost Sharing Baru Wacana, BPJS Tetap Jamin 8 Penyakit Katastropik

Sesuai keputusan Presiden, 8 penyakit katastropik.tetap dijamin BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU APBN 2018

25 Oktober 2017

DPR Sahkan RUU APBN 2018

DPR mengesahkan RUU APBN tahun depan melalui sidang paripurna siang ini.

Baca Selengkapnya