Freeport Bantah Nonaktifkan Direktur Utama  

Reporter

Editor

Rabu, 21 September 2011 16:19 WIB

Pekerja Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin

TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Freeport Indonesia membantah kabar adanya penonaktifan Direktur Utama akibat terjadinya mogok kerja di lahan tambang emas dan tembaga tersebut. "Tidak benar," ujar juru bicara Freeport, Ramdhani Sirait, ketika dihubungi Tempo, Rabu 21 Oktober 2011. Dia memaparkan pihak Freeport Mcmoran Copper & Gold yang berada di Amerika memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap manajemen PT Freeport Indonesia dalam menindaklanjuti proses perundingan untuk penyelesaian sengketa yang kini terjadi.

Proses perundingan hingga saat ini masih berlangsung. Freeport masih menginginkan tercapai kata sepakat antara manajemen dan para pekerja untuk Perjanjian Kerja Bersama baru yang ditargetkan dapat berjalan pada Oktober nanti. "Kami terus berunding agar dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai," ujarnya.

Saat ini sebagian karyawan juga telah kembali bekerja. Hingga kemarin sore Freeport mencatat sedikitnya terdapat 2.600 karyawan yang memutuskan kembali masuk ke area tambang.

Freeport membantah perusahaan tidak memperhatikan kesejahteraan para pekerja. "Kami berikan tunjangan kepada pekerja mulai dari tunjangan kesehatan sampai tunjangan pendidikan untuk anak-anak mereka dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi."

Apabila ditotal dengan bonus dan segala macam tunjangan tersebut, setiap pekerja dapat memboyong pendapatan sebanyak Rp 210- 230 juta dalam setahun.

Seperti diketahui, ribuan buruh PT Freeport meninggalkan area tambang di Tembaga Pura, Mimika, Papua. Mereka menuntut perusahaan mengubah sistem pengupahan. Perusahaan diminta memberlakukan standar gaji karyawan sesuai dengan standar gaji Freeport-McMoran sekitar US$ 30 atau Rp 210 ribu per jam kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengkhawatirkan mogok kerja yang berlangsung lama tersebut dapat mengancam fasilitas produksi di area tambang. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. "Terutama keselamatan lingkungan karena karat dan sirkulasi serta udara dan air juga jadi terganggu. Itu bahaya," ujarnya.

Sebelumnya Darwin juga mengatakan imbas mogok kerja berakibat turunnya pendapatan negara sebesar US$ 6,7 juta per hari. Jumlah penjualan Freeport juga diperkirakan anjlok hingga US$ 19 juta per hari.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terkait

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

17 jam lalu

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

2 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

4 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

5 hari lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

7 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

10 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

12 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

21 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

28 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya