Tempo Interaktif, Jakarta -Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan agar Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dihapus dan diganti dengan Panitia Anggaran seperti dalam parlemen periode 2004-2009. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk memperkuat fungsi pengelolaan anggaran di Senayan.

Penghapusan Badan Anggaran juga diharapkan menjadi salah satu cara jitu untuk membongkar praktek percaloan dan mafia anggaran. "Kembalikan ke bentuk Panitia Anggaran yang anggotanya setiap tahun diganti," kata Firdaus kemarin.

ICW menandai praktek-praktek korupsi di Senayan yang terjadi berpusat di Badan Anggaran ini. Aktor utamanya adalah politikus anggota Badan Anggaran. Selain itu, birokrat dan pengusaha yang biasa melakukan kerja sama dengan pemerintah dan memiliki kedekatan dengan anggota DPR juga masuk di dalamnya.

Badan Anggaran dinilai sangat mudah memainkan rancangan anggaran. Apalagi mekanisme penganggaran saat ini sangat tertutup dan tidak akuntabel. Waktu pembahasan anggaran juga pendek. “Celah lain adalah pembahasan APBN Perubahan yang relatif tidak dikontrol,” kata Firdaus.

ICW juga menengarai Badan Anggaran dijadikan alat partai untuk mengeruk uang. "Korupsi yang dilakukan anggota Badan Anggaran bukan dipicu oleh kehendak pribadi," kata peneliti ICW, Apung Widadi. Jika ditelusuri, biasanya anggota DPR yang ditempatkan di Badan Anggaran sekaligus menjabat bendahara umum di partainya.

Ini menunjukkan adanya korelasi antara kepentingan partai dan Badan Anggaran. Setelah bendahara umum, posisi berikutnya yang kerap dipasang di Badan Anggaran adalah wakil bendahara umum atau bendahara fraksi. Bisa jadi partai sama sekali tidak menempatkan struktur bendahara, melainkan orang yang memiliki keahlian merekayasa anggaran.

Anggota Badan Anggaran dari PDI Perjuangan, Dolfie O.F.P., menilai isu penghapusan Badan Anggaran merupakan serangan untuk mendelegitimasi Dewan. “Ini sama saja dengan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Dolfie kemarin.

Menurut dia, tidak semua anggota Badan Anggaran bermain-main dengan penganggaran. Artinya, kalau di lembaga ada oknum yang bermasalah, seharusnya oknum itu yang dikejar, bukan lembaganya yang dibubarkan. “Tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang bermasalah dibubarkan, semua lembaga bisa bubar,” kata dia.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai pembubaran Badan Anggaran akan menyulitkan pemerintah dalam pembahasan anggaran. "Kalau bicara anggaran harus bicara dengan semua komisi, tentu jadi kurang fokus," ujarnya.

Ia mengatakan Badan Anggaran adalah cerminan parlemen kecil. Badan Anggaran telah sesuai dengan undang-undang. Namun, kalau ingin melakukan perbaikan, wilayahnya tak hanya di Dewan tapi juga di pemerintah. "Harus betul-betul berkomitmen untuk taat asas, dan menjalankan fungsi anggaran yang fokus, efisien, efektif, serta transparan."

KARTIKA CHANDRA | AKBAR TRI KURNIAWAN | ALWAN RIDHA RAMDANI