TEMPO Interaktif, Jakarta - Peminat pembeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terus bermunculan. Salah satunya, Pemerintah Daerah Sumatera Utara menyatakan minat menjadi pembeli Inalum.

Namun Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari menilai kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk melakukan pembelian itu. Hal serupa diungkapkan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Anshari memandang pembelian Inalum hanya mungkin menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembelinya bisa Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Dari kedua lembaga yang disebut Anshari, hanya PPA yang belum menyatakan minat atau kesiapan untuk menjadi "tangan" pemerintah untuk membeli perusahaan patungan Indonesia-Jepang penghasil aluminium itu.

Anshari mengatakan berdasarkan arahan Wakil Presiden, penentuan pembeli Inalum sebaiknya dilakukan lewat mekanisme semacam "tender". "Tapi tender itu dilakukan di kalangan pemerintah," ujarnya.

Jika pembeli Inalum juga ditawarkan ke pihak swasta, tentu peminatnya semakin ramai. Sebab pembelian Inalum ini dilakukan berdasarkan nilai buku US$ 1,2 miliar pada 2013. Kalau ditawarkan ke pasar, nilainya bisa US$ 2 miliar.

Inalum merupakan proyek kerja sama Indonesia dan Jepang sejak 1982. Pemerintah Indonesia mempunyai saham 41,13 persen. Sementara pihak Jepang melalui PT Nippon Asahan Aluminium menguasai 58,87 persen.

Pemerintah memutuskan akan mengakhiri kerja sama dan mengambil alih semua saham milik Inalum pada 2013 mendatang. Nilai pembelian saham Inalum itu diperkirakan sekitar US$ 720 juta.

Sebelumnya, Direktur Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana masih membuka kesempatan pembelian Inalum, selain PIP. Setelah saham dikuasai, baru bisa ditawarkan lagi ke perusahaan nasional yang berminat.

EKA UTAMI APRILIA