TEMPO Interaktif, Jakarta - Serikat Petani menilai persoalan kebijakan pangan seharusnya diurus terpisah, dan berada dalam satu badan khusus yakni Kementerian Pangan. "Pemerintah harus membentuk badan sendiri, karena pangan merupakan hal penting," kata Ketua Umum SPI Henry Saragih di Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2011.
Pangan, terutama beras, merupakan komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga. Lemahnya peran negara dalam distribusi pangan bisa membawa konsekuensi pada fluktuasi harga. "Harga komoditas strategis mengikuti mekanisme pasar, lalu diikuti kelangkaan komoditas pada waktu tertentu terutama menjelang hari raya," ujar Henry.
Fluktuasi harga pangan perlu dikendalikan. Sebab, sebagian besar masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) rata-rata menghabiskan 73 persen pendapatan untuk membeli kebutuhan pangan. "Kalau harga tidak terkendali, masyarakat semakin sulit membeli pangan," ujarnya.
Bulog, kata dia, sebagai insutrumen pelaksana kebijakan pangan nasional terus mengalami pasang surut fungsi. Bulog harus menjadi lembaga sentral dalam menampung, mendistribusikan, dan menyimpan produksi pangan dalam negeri dan dalam mengimpor makanan yang terpaksa harus dilakukan.
"Bulog harus dikembalikan fungsinya sebagai lembaga yang memproteksi pangan nasional yang beberapa tahun belakangan mendapat gempuran keras dari pangan impor," ujar Henry.
Ketua SPI Wilayah Sumatera Barat Sukardi Bandang menyatakan, Indonesia termasuk negara pengimpor pangan terbesar di dunia. Dia mencontohkan, ternyata Indonesia mengimpor singkong dari Cina dan Italia. Padahal, Indonesia kaya sumber daya alam dan terkenal dengan tanah yang subur.
Rata-rata impor pangan Indonesia mencapai Rp 110 triliun per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari Januari-Juni 2011 Indonesia mengimpor singkong 4,73 juta ton senilai US$ 21,9 ribu. Jumlah itu terdiri atas impor dari Italia senilai US$ 20,64 ribu dan dari Cina sebesar US$ 1.273.
Desakan Serikat Petani agar pemerintah membentuk Kementerian Pangan juga didorong oleh tidak berfungsinya Badan Ketahanan Pangan. Henry kembali menjelaskan, terjadi ketidakselarasan antara kinerja Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bulog, dan BUMN.
Serikat Petani meminta pemerintah mengadopsi sistem ang sama yang dianut oleh negara lain, seperti Brasil. "Disana ada badan terpisah yaitu Kementerian Keamanan Pangan, yang bekerja sendiri untuk menjamin pangan nasional di negaranya," ujarnya.
ROSALINA
