Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan. AP/Franck Robichon, Pool
TEMPO Interaktif, Tokyo - Jepang akan terus mendukung Uni Eropa dalam menghadapi krisis utang yang membelit kawasan tersebut. Menteri Keuangan Yoshihiko Noda mengatakan para pejabat zona Eropa telah mencoba menghindari dari kemungkinan gagal bayar (default) Yunani yang berpotensi meruntuhkan perekonomian.
Pemerintah Jepang telah berjanji membantu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap obligasi yang diterbitkan oleh European Financial Stability Facility (EFSF) di tengah kekhawatiran bagi negara-negara zona euro, seperti Portugal dan Irlandia.
Namun kekhawatiran pasar sekarang berpusat di Yunani. Negeri para dewa itu menerima bailout tahun lalu dan saat ini tengah berjuang memenuhi tenggat cicilan pinjaman serta menghindari default. "Kami ingin melanjutkan upaya itu," kata Noda dalam konferensi pers setelah pertemuan kabinet hari ini Selasa 21 Juni 2011.
Jepang membeli sekitar US$ 2,9 miliar obligasi yang dikeluarkan EFSF pada Januari dan Juni ini. Negeri Sakura menjadi pemegang mata uang asing terbesar kedua di dunia setelah Cina.
Para analis berpendapat, upaya Jepang membantu Eropa didorong oleh kekhawatiran bahwa gejolak utang benua tersebut bakal mengancam ekspor. Eropa merupakan pasar terbesar ekspor barang-barang dari Jepang.
Dana Moneter Internasional (IMF), yang mendanai sepertiga pertama bailout Yunani, memperingatkan tindakan tegas diperlukan untuk mencegah krisis menyebar ke seluruh zona euro.
Pasar khawatir default pada utang Yunani bisa memicu masalah dalam ekonomi Eropa lebih besar, termasuk Spanyol. Seperti efek domino yang mengguncang sistem keuangan global, contohnya krisis besar pada 2008.
Para menteri keuangan Eropa sepakat menunda pengucuran utang sebesar 12 miliar euro (sekitar US$ 17 miliar) kepada Yunani. Kebijakan itu diambil setelah perdebatan panjang selama tujuh jam di Luksemburg kemarin.
Para menteri keuangan berkukuh pencairan utang bergantung pada reformasi fiskal dan penjualan aset. Yunani diminta berhemat dan memotong pengeluaran. "Kami perlu kepastian bahwa pemerintah Yunani akan menyetujui dan mendukung program ini. Keputusan akan diambil pada awal Juli," kata Menteri Keuangan Belgia Didier Reynders.
