TEMPO Interaktif, Jakarta - Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto mengatakan ketidaktersediaan infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai maksimal 6 persen. Kapasitas infrastruktur yang ada sekarang, dinilai belum cukup mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Padahal potensinya bisa mencapai 9 persen,” kata Luky, Selasa, 14 Juni 2011.
Menurut Luky, terdapat sejumlah kendala dalam pembangunan infrastruktur di negeri ini. Keterlibatan swasta sejauh ini masih menghadapi banyak hambatan karena jaminan pemerintah dalam bentuk peraturan tidak sepenuhnya bisa menjamin swasta berbondong-bondong masuk ke sektor infrastruktur.
Saat ini setidaknya ada dua beleid yang mengatur pemberian insentif fiskal bagi sektor swasta yakni Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2010 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu di Daerah Daerah Tertentu.
“Tapi itu saja tidak cukup, masih ada yang dikeluhkan dan perlu diperbaiki” kata Luky.
Ia mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 yang belum memasukkan infrastruktur sebagai sektor yang mendapat keringanan pajak (tax allowance). Karena itu dia mengharapkan agar sektor infrastruktur yang strategis bisa mendapat tax allowance.
Infrastruktur yang strategis itu adalah yang bisa mempercepat dan memperluas kegiatan ekonomi. “Misalnya pelabuhan besar di daerah timur Indonesia, dan perannya besar dan penting kalau ada pelabuhan dan listrik di sana,” katanya.
Luky mengatakan apabila pemerintah ingin mengundang swasta masuk, maka yang harus dilakukan adalah memberikan karpet merah dalam bentuk iklim investasi kondusif dan adanya kepastian hukum. “Yang penting bagaimana setiap kementerian, mengubah cara pandang. Bahwa sebaiknya yang dibiayai pemerintah adalah yang swastanya tidak tertarik dan segi bisnis tidak menguntungkan,” katanya.
Contoh lain adalah pembangunan pengolahan nikel di Halmahera, yang tidak tersedia infrastruktur pendukung, dan pada saat yang sama pemerintah tidak mampu untuk membangun, “Apakah pemerintah punya mekanisme insentif agar swasta menyediakan atau membangun infrastruktur. Ini yang harus dilakukan agar membuat swasta betah,” katanya.
Pemerintah harus mempunyai mekanisme kompensasi atas masuknya swasta dalam pengembangan infrastruktur. “Karena swasta juga sudah membantu pemerintah untuk menyediakan infrastruktur,” katanya.
IQBAL MUHTAROM
Berita terkait
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
2 hari lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaAirlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah
2 hari lalu
Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen
Baca SelengkapnyaPrabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen
3 hari lalu
Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024
7 hari lalu
Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaApindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai
9 hari lalu
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Pemerintah Bijak Mengelola Pertumbuhan Ekonomi
10 hari lalu
Pertumbuhan ekonomi yang positif patut dikelola dengan penuh kebijaksanaan karena ketidak pastian global.
Baca SelengkapnyaLPEM FEB UI Komentari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Sejak 2015
10 hari lalu
LPEM FEB UI memaparkan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi masih cenderung stagnan.
Baca SelengkapnyaLPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat
11 hari lalu
BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan I 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme
11 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.
Baca SelengkapnyaEks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden
11 hari lalu
Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.
Baca Selengkapnya