TEMPO Interaktif, Jakarta: Consultative Group for Indonesia akan menjadi sumber andalan utang luar negeri bagi Indonesia setelah berakhirnya kontrak Dana Moneter Internasional (IMF) tahun depan. Demikian hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip Deputi Kepala Bappenas Bidang Pendanaan dan Pembangunan Prasetyo Widodo dalam sambutan seminar Peran dan Keberadaan CGI di kantornya, Senin (17/11).Pentingnya posisi CGI, kata Prasetyo, disebabkan minimnya sumber-sumber pendanaan luar negeri untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebenarnya, posisi strategis CGI dalam soal kucuran utang sudah terjadi sejak 1993. Hal itu terlihat dari jumlah pinjaman yang dikucurkan lembaga donor yang dipimpin Bank Dunia itu.Hingga akhir semester pertama 2003 posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 75,18 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 61 persen atau US$ 45,67 miliar merupakan utang dari CGI. Menurut Prasetyo sejak 1993 posisi utang dari CGI selalu berada dalam kisaran 61-71 persen dari total utang luar negeri pemerintah.Namun, dengan berakhirnya kontrak dengan IMF, peran CGI akan sangat penting di waktu-waktu mendatang. IMF sendiri beberapa waktu lalu saat bertemu dengan Ketua Komisi Keuangan Perbankan DPR Emir Moeis menyarankan agar pemerintah mengajukan pinjaman baru kepada CGI untuk membiayai APBN dengan pertumbuhan 4,8 persen.Menanggapi usul IMF itu, Emir mengatakan pemerintah akan kesulitan mengajukan pinjaman baru ke CGI dengan stok utang yang masih tinggi. Sejauh ini, kata Emir, pemerintah dan DPR optimis untuk menutupi defisit anggaran tahun depan dengan privatisasi, penjualan aset BPPN, dan penerbitan oboligasi dalam dan luar negeri.Menurut Prasetyo setiap kali sidang CGI berlangsung misi pemerintah adalah mendapat pendanaan yang memadai untuk mendukung pembangunan. "Pembiayaan yang tidak bisa ditutup APBN harus dibiayai utang luar negeri," katanya.Namun, posisi strategis CGI itu, kata Prasetyo, harus dikaji karena pengakhiran kontrak dengan IMF salah satunya adalah mewujudkan kemandirian pengelolaan keuangan negara. MPR sendiri pada Sidang Tahunan 2002 lalu telah mengamanatkan agar pemerintah terus mengurangi jumlah utang luar negeri.Bagja Hidayat - Tempo News Room