TEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Perindustrian akan merekomendasikan kepada Kementerian Perdagangan untuk mengenakan kebijakan safeguard terhadap impor produk mainan asal Cina. "Kami akan memberikan rekomendasi, tetapi kementerian perdagangan yang menyesuaikan kebijakannya," kata Menteri Perindustrian M.S. Hidayat di Jakarta, Rabu (29/12).

Kementerian perindustrian sudah mengajukan catatan kepada menteri perdagangan terkait barang-barang konsumsi impor yang diduga memiliki kualitas di bawah standar. Saat ini sedang dilakukan kajian terhadap barang-barang tersebut dan rekomendasi lebih lanjut akan disampaikan kepada kementerian. Kementerian perdagangan juga sedang melakukan razia terhadap produk di bawah standar.

Banjir mainan anak impor dari Cina sempat beberapa kali dikeluhkan oleh kalangan pengusaha karena dianggap memukul industri mainan anak di dalam negeri. Volume ekspor mainan anak juga terus turun sementara impor terus naik. Kementerian perindustrian mencatat volume ekspor mainan anak-anak tahun ini hanya rata-rata 300.000 per bulan, sedangkan volume impor bisa mencapai 1,5 juta per bulan.

Selain merekomendasikan pengenaan safeguard, sebelumnya kementerian juga merancang pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk mainan anak. SNI wajib rencananya akan berlaku mulai awal tahun depan untuk seluruh mainan anak-anak di bawah 14 tahun. Rancangan SNI saat ini sedang dikaji oleh badan standarisasi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (Apmenti) Dhanang Sasongko mengatakan impor mainan ilegal memang sempat naik namun kembali turun beberapa waktu lalu. “Karena produsen Cina kena pungli yang besar sekali di sini sehingga mereka sekarang hati-hati," katanya. Ia juga mencatat sebelum kebijakan Asean-Cina Free Trade Area diberlakukan, impor mainan ilegal naik sampai 40 persen.

Tahun ini impor mainan yang masuk secara ilegal hanya naik lima persen. Dhanang memperkirakan pasar mainan nasional akan meningkat cukup besar tahun depan seiring bertambahnya jumlah lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini akan mendorong peningkatan kebutuhan mainan anak.

Namun masih ada beberapa persoalan yang akan dihadapi industri mainan, terutama sulitnya mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Perbankan biasanya meminta produsen menyediakan jaminan tertentu yang seringkali sulit dipenuhi. Padahal pinjaman ini diperlukan untuk pengadaan bahan baku dan merekrut sumber daya manusia.

KARTIKA CANDRA