TEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Pertanian sedang mengkaji penetapan harga beras kualitas premium yang nantinya bisa diserap oleh Perusahaan Umum Bulog dalam menjaga stok cadangan beras nasional. Hanya, payung hukum penetapan harga tersebut belum diputuskan dan masih dalam kajian.
"Belum ditetapkan apakah penetapan harga itu nanti masuk dalam inpres mengenai kebijakan perberasan atau dalam peraturan Menteri Pertanian," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana kemarin.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga beras kualitas medium dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar Bulog bisa menyerap gabah di tingkat petani. Harga gabah kering ditetapkan bervariasi, dari gabah kering panen (GKP) di petani Rp 2.640 hingga harga beras di gudang Bulog Rp 5.060 per kilogram.
Pengamat ekonomi pertanian Husein Sawit menilai penetapan harga itu secara otomatis mendorong petani agar bisa menghasilkan gabah dan beras berkualitas premium. Ke depan, beras premium bisa diserap Bulog untuk dijadikan stok cadangan beras pemerintah, bukan untuk penyaluran raskin.
Sebelumnya, anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Siswono Yudohusodo, meminta pemerintah memberikan kewenangan kepada Perum Bulog agar dapat membeli beras di atas HPP. Sebab, dengan Bulog sering beralasan tidak bisa membeli beras di atas HPP, dikhawatirkan beras nasional sulit diserap optimal. Beras impor dari Vietnam dan Thailand seharga Rp 5.000 per kilogram malah didahulukan dibeli ketimbang beras lokal yang harganya hanya lebih mahal Rp 300 (Koran Tempo, 2 Desember).
Perihal keputusan penghapusan bea masuk beras impor, Achmad menegaskan hal itu tidak akan mengancam peredaran dan harga beras lokal. “Petani tetap diuntungkan," katanya.
Pasalnya, beras yang diimpor tersebut tidak dijual secara komersial, dan hanya digunakan untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Beras tersebut juga hanya dikeluarkan untuk memberi bantuan di tempat bencana. "Beras impor itu hanya dilepas saat Perum Bulog melakukan operasi pasar, yang harganya sudah lebih dulu ditetapkan oleh pemerintah," kata Achmad.
Bukan hanya beras, pemerintah juga tengah membahas penurunan bea masuk gula impor seiring dengan kenaikan harga komoditas di pasar dunia belakangan ini. Namun Ketua Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia Natsir Mansyur menilai bea masuk tidak perlu dibebaskan. “Importir terlalu manja.”
ROSALINA | EKA UTAMI APRILIA
