TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia membantah laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal Rekening Dana Investasi sebesar Rp 3,9 triliun sebagai dana utang kurang lancar bank sentral kepada pemerintah. Itu tunggakan atas penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada proyek atau pihak lain atau bank, kata Kepala Biro Komunikasi BI Rusli Simanjuntak dalam siaran tertulisnya dan disebarkan kepada wartawan di Jakarta. Rusli mengatakan jenis-jenis pinjaman itu, pertama penerusan pinjaman dari pemerintah kepada BI dalam rangka kredit program. Pinjaman ini, yaitu skim pinjaman Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk kredit investasi kecil eks Bank Dunia. Selain itu juga pinjaman Asian Japan Development Fund (AJDF) B-2 untuk kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan pinjaman Asian Development Bank (ADB) untuk proyek kredit mikro. Untuk jenis pinjaman ini, Bank Indonesia selalu melakukan pembayaran ke Rekening Dana Investasi pada saat jatuh tempo, sehingga tidak terdapat tunggakan, ungkap dia. Kedua, pinjaman dari pemerintah kepada BUMN, BUMD dan Pemda melalui bank sentral. Kata Rusli, dalam hal ini BI bertugas menata usahakan pinjaman. Sekaligus pelunasan kewajiban atas pinjaman tersebut disetorkan ke RDI langsung oleh bank penatausaha setelah mendapatkan pembayaran proyek. Rusli menambahakan dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa proyek yang mengalami kesulitan pembayaran sesuai jadwal. Sehingga, kata dia, terdapat tunggakan pokok, bunga dan biaya komitmen sebesar Rp 323,41 milyar per 31 Desember tahun lalu. Ketiga, pinjaman pemerintah kepada bank peserta melalui BI dengan on lending agreement. Pinjaman ini dalam rangka kredit program, antara lain skim two step loan Japan EXIM Bank (JEXIM) dan Kreditansalt fur Wiederaufbau (KfW) - Small and Medium Enterprise (SME). Rusli menjelaskan pembayaran kewajiban itu dilakukan dengan cara bank sentral melakukan pendebetan ke rekening giro bank peserta atas dasar surat kuasa bank dimaksud. Tapi, per 31 Desember 2002 terdapat tunggakan pokok, bunga, biaya komitmen dan denda sebesar Rp 431,99 milyar. Diantaranya termasuk tunggakan eks bank beku kegiatan usaha dan tunggakan two step loan Second Brackishwater Aquaculture Development Project, tambah dia. (Kurniawan - TNR)