Sisa Anggaran Lebih APBN 2010 Capai 20 Triliun

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2010 13:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Andi Rahmat menyatakan, pemerintah diperhitungkan punya sisa anggaran lebih (SAL) dari APBN sebesar Rp 20-25 triliun pada akhir tahun ini.

Andi tidak mengungkap variabel dan pos mana saja sebagai penyumbang terbanyak dari SAL itu . Namun perhitungan ini sudah menjadi estimasi resmi pemerintah. "Itu sudah dari keseluruhan belanja, berdasar estimasi pemerintah resmi," kata Andi saat ditemui sejumlah wartawan di gedung DPR siang ini.

Pihaknya berharap, ke depan pemerintah dan pihaknya bekerjasama untuk bisa memperbaiki rasio utang, menumbuhkan ekonomi, dan menekan defisit. "Kami akan berusaha keras, pertumbuhan ekonomi bisa membaik, menekan defisit jua," katanya.

Ia juga menjelaskan, secara de facto Indonesia mengalami surplus. Selain itu, soal penguatan rupiah pada APBN, ia mengakui, itu berefek pada penghematan biaya. Namun, belum ada hitung-hitungan resmi dari Dewan soal itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR tadi pagi menyatakan, APBN telah menembus angka Rp 1.000 triliun lebih. Sedangkan, rasio utang atas PDB turun secara signifikan. "Kini mencapai 27,8 persen, salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia," kata presiden.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait

RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

30 September 2021

RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan RUU KUP sudah disetujui di pembicaraan tingkat I di Komisi Keuangan DPR.

Baca Selengkapnya

Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

21 Januari 2020

Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

Komisi Keuangan DPR membentu Panitia Kerja untuk nenvagas industri jasa keuangan termasuk Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

13 Agustus 2019

Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

Komisi Keuangan DPR mengingatkan, pembentukan super holding BUMN membutuhkan payung hukum setingkat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca Selengkapnya

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

19 Juli 2018

Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan menjelaskan laporan keuangan kementerian dan lembaga di DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Skema Rancangan Holding BUMN

12 Februari 2018

DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Skema Rancangan Holding BUMN

Komisi Keuangan semestinya menggelar rapat dengan Sri Mulyani, tapi batal.

Baca Selengkapnya

Muncul Kabar 8 Penyakit Tak Ditanggung, Ini Penjelasan BPJS

27 November 2017

Muncul Kabar 8 Penyakit Tak Ditanggung, Ini Penjelasan BPJS

BPJS Kesehatan menegaskan tetap menjamin biaya penyakit katastropik sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Cost Sharing Baru Wacana, BPJS Tetap Jamin 8 Penyakit Katastropik

27 November 2017

Cost Sharing Baru Wacana, BPJS Tetap Jamin 8 Penyakit Katastropik

Sesuai keputusan Presiden, 8 penyakit katastropik.tetap dijamin BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU APBN 2018

25 Oktober 2017

DPR Sahkan RUU APBN 2018

DPR mengesahkan RUU APBN tahun depan melalui sidang paripurna siang ini.

Baca Selengkapnya