Para pengusaha, kata Sofyan, selama ini lebih menaruh perhatian terhadap keseriusan pemerintah dan subtansi dari kebijakan ekonomi pasca IMF, atau yang dikenal dengan white paper tersebut. "Kalau soal pelaksanaan dari matriks rencana tindakan, itu kan sudah ada di monitoring dari pemerintah," ujarnya.
Dalam pandangan Sofyan, pihak pengusaha sebenarnya lebih menaruh perhatian terhadap upaya pemulihan sektor riil dan penciptaan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat membantu pulihnya iklim investasi. Sebab, upaya upaya pemulihan sektor ini justru yang paling ketinggalan dibanding kondisi perbaikan kondisi keuangan negara dan moneter. "Padahal perbaikan sektor ini akan diharapkan menyerap tenaga kerja," ujar Sofyan dengan mimik muka serius.
Tim monitoring white paper yang dibentuk Kadin, menurut Sofyan, banyak menaruh perhatian terutama dalam upaya penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. "Misalnya seperti kebijakan revisi UU Perpajakan dan masalah otonomi daerah," ujarnya.
Dalam revisi UU Perpajakan, kata Sofyan, para pengusaha sebenarnya ingin mengetahui berapa besar perubahan tersebut berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi. "Apakah akan ada perubahan yang siknifikan atau hanya perubahan yang setengah-setengah," katanya.
Selain itu, masalah penciptaan UU investasi yang terintegrasi dan otonomi daerah juga menjadi perhatian khusus dunia usaha. Selama ini, para pengusaha merasa bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada kepala daerah, justru menambah high cost economy karena mereka berlomba-lomba membuat peraturan dan pajak baru. "Mereka menjadi raja kecil," ujarnya.
Amal Ihsan - Tempo News Room
