Pemerintah Evaluasi Aturan Angka Pengenal Importir

Reporter

Editor

Selasa, 20 April 2010 18:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Perdagangan membahas peraturan Angka Pengenal Importir (API). "Sedang dibahas," kata Diah Maulida, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dalam pesan pendeknya, Selasa (20/4).

Pembahasan tersebut terkait adanya keluhan pengusaha mengenai aturan baru mengenai API yang diterapkan pemerintah. Sebelumnya, Direktur Impor, Partogi Pangaribuan, menjelaskan, pada ketentuan lama, terdapat tiga jenis API.

Ketiga API adalah API produsen, umum dan importir terbatas. Namun, pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 tahun 2009 tentang API, telah disederhanakan hanya API-P dan API-U.

API Umum diberikan kepada pengusaha yang hanya melakukan kegiatan impor untuk dipindahtangankan kepada pihak lain. "Sedangkan, API Produsen hanya untuk perusahaan yang mengimpor barang untuk kebutuhan produksi sebagai bahan baku, barang penolong dan penunjang," kata dia.

Pada ketentuan baru, kata Partogi, perusahaan hanya boleh memiliki satu API.

Namun, menurut Partogi, para pengusaha selain ingin memiliki API produsen, juga mau berdagang. "Maka, aturan ini kami evaluasi," kata Partogi.

EKA UTAMI APRILIA

Ekspor Impor Kementerian Perdagangan

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

4 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

1 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

1 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

2 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

11 hari lalu

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

Aturan pengetatan impor dijamin tidak bebani industri manufaktur. Pelaku industri alas kaki menganggap aturan memperumit birokrasi dalam memperoleh bahan baku dari luar negeri.

Baca Selengkapnya