TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Kwik Kian Gie tetap menilai kerjasama antara Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi berakhir pada November tahun ini. Ini sesuai dengan kontrak yang disepakati kedua belah pihak pada 1997. “Jadi tidak mengusir, tidak memutuskan hubungan kerja, tetapi menghormati kontrak,” kata Kwik usai memberi sambutan pada acara Laporan Pembangunan Manusia Program Pembangunan PBB (UNDP) di Hotel Mandarin, Jakarta, Rabu (24/7) siang. Namun, menurut Kwik ada hal yang baginya menjadi kurang jelas. Dalam pertemuan Paris Club di Paris pada April lalu, dirinya diingatkan bahwa dalam rangka penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri Indonesia berlangusng untuk 20 tahun ke depan, berarti memperpanjang masa kerjasama dengan IMF. “Yang saya tidak jelas, apakah itu berarti kerjasama dengan IMF harus 20 tahun lagi?” keluhnya. Menurut Ketua Bappenas ini, kerjasama dengan IMF tidak perlu lagi dilakukan. Alasannya, ditinjau dari sudut moneter, uang sebesar US$ 400 juta tidak ada gunanya. Pasalnya, IMF menginginkan dana tersebut dijadikan sebagai cadangan devisa negara. Selain itu, menurut dia, banyak isi dari Letter of Intent (LoI) sudah dilanggar oleh IMF sendiri. (Faisal – Tempo News Room)