Anggaran Rekonstruksi Gempa Ditambah Rp 5,2 Triliun  

Reporter

Editor

Minggu, 7 Februari 2010 18:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berencana menambah dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa Sumatera Barat dan Jawa Barat, September tahun lalu, sebesar Rp 5,2 triliun pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010.

Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Max Hasudungan Pohan, memaparkan rencana tambahan dana penanganan pasca bencana Sumatera Barat mencapai Rp 3,5 triliun. Adapun untuk Jawa Barat sebesar Rp 1,7 triliun.

“Itu nanti akan masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” katanya kepada Tempo di Jakarta, Kamis (4/2). Max belum bisa memastikan jumlah kepala keluarga yang akan menerima tambahan anggaran. Yang jelas, dana itu diperlukan sebagai stimulus perbaikan rumah yang rusak berat dan sedang.

Pada rumah rusak berat, pemerintah akan membantu sebesar Rp 15 juta per kepala keluarga. Adapun pada rusak sedang dibantu Rp 10 juta. “Sifatnya stimulus, misalnya biaya perbaikan Rp 100, tak semuanya diganti pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Bencana, hingga saat ini Bappenas mencatat dampak gempa Sumatera Barat mencapai 135.448 unit rumah rusak berat dan 65.380 unit rumah rusak sedang. Adapun dampak gempa Jawa Barat mencapai 41.434 unit rumah rusak berat dan 60.684 unit rumah rusak sedang.

Menurut Max, rencana tambahan anggaran tersebut telah diajukan kepada Menteri Keuangan. Pemerintah akan mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2010 paling lambat pada Maret mendatang.

AGOENG WIJAYA

Berita terkait

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

Tuntut Bertemu Bupati, Korban Gempa Dirikan Tenda di Alun-Alun Cianjur

25 Januari 2023

Tuntut Bertemu Bupati, Korban Gempa Dirikan Tenda di Alun-Alun Cianjur

Massa mendesak bertemu dengan Bupati Cianjur Herman Suherman. Mereka menuntut Herman transparan dalam kelola dana gempa Cianjur.

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.

Baca Selengkapnya