TEMPO Interaktif, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang ambang batas emisi gas buang bagi kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Januari 2005. "Keputusan Menteri nomor 141 ini merupakan implementasi dari pelaksanaan standar emisi gas buang Euro II yang mulai diterapkan pada 2005," kata Nabiel Makarim, Menteri Lingkungan Hidup, Senin (13/10) siang. Tujuannya, membatasi tingkat bahan kimia seperti belerang, karbon, dan nitrogen dalam gas buang kendaraan bermotor di kota besar Indonesia. Diketahui saat ini, 70 persen partikel debu di udara adalah partikel debu hasil gas buang. Bahkan di Jakarta saja, debu yang dihasilkan mencapai 100,52 miligram permeterkubik, pertahunnya. "Padahal, batasnya hanya 60 permeterkubik," Ahmad Safrudin, Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Sementara, sepanjang 2002, Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah mencatat, hanya 22 hari udara Jakarta dinyatakan sehat bagi paru-paru manusia. Bayangkan, unsur belerang dalam gas buangan kendaraan berbahan bakar solar, sudah tidak memenuhi standar kebersihan lingkungan yang diupayakan pemerintah, sekitar 50 ppm. "Saat ini, sulfur content solar sampai 3000-3500 ppm," kata Irzal Djamal, Asisten Pembangunan Daerah. Bicara implementasi, standar emisi gas buang, itu idealnya akan menjadi unsur penilaian baru uji kendaraan pribadi yang dilakukan dinas perhubungan. "Menjadi standar laik jalan," kata Nabiel. Tapi, walau kondisi udara Jakarta misalnya, sudah melewati ambang batas, pemerintah masih saja bisa memasuknya berbagai macam kendaraan, sebagai penyumbang terbesar polusi udara. Lihat saja, ketentuan berlaku pada 1 Januari 2005 untuk kendaraan mobil tipe baru. Sementara, mobil dalam proses produksi akan diberi batas waktu awal 2007. "Beberapa produsen kendaraan sudah mengantisipasinya. Sebenarnya, dua tahun adalah waktu yang sesuai," kata Tanwir Yazid Mukawi, Deputi Menteri untuk Manajemen Dampak Lingkungan Sumber Non Institusi. Selain itu, ketentuan akan berlaku pada kendaraan roda dua yang sedang berjalan pada 1 Juli 2006. Ketentuan boleh saja berjalan, tapi bahan bakar harus diperhatikan. Tampaknya, KLH optimis, Pertamina mampu memenuhi baku mutu kementerian. "Pembicaraan (dengan Pertamina) sudah lama. Mereka menyatakan siap. Jadi tidak langsung turun dari langit," kata Nabiel. Dan, kilang di Balongan akan menjadi andalan Pertamina untuk memproduksi bahan bakar standar baru itu. Tapi, kata Safrudin, Pertamina akan kerepotan memenuhi permintaan, lantaran standar menjadi lebih tinggi daripada sekadar bensin tanpa timbal. "Yang tanpa timbal saja masih belum terpenuhi sepenuhnya," katanya. Yophiandi - Tempo News Room