TEMPO Interaktif, Makassar -Pemerintah pusat melalui Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meminta bank-bank swasta mulai 2010 untuk ambil bagian melayani penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Bank swasta diminta salurkan KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun setiap tahun tersebut.

“Saya telah memanggil semua pimpinan bank swasta untuk dapat terlibat langsung dalam program kredit usaha rakyat,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan kepada Tempo saat di terima Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang di Makassar, Jum'at (20/11).

Syarif menjelaskan pemerintah tidak lagi menyalurkan KUR hanya kepada bank pemerintah saja. Tapi juga membuka peluang bagi bank-bank swasta berperan aktif mempercepat penyaluran kredit mikro di Indonesia.

“Kami sudah berkordinasi dengan bank pemerintah dan swasta untuk ikut aktif menyalurkan KUR. Persyaratan dan pelaksanaan sudah kami bicara di Bank Indonesia,” ungkap dia.

Keterlibatan bank-bank swasta, jelas dia, akan memudahkan penyaluran KUR untuk pemanfaatan di pembangunan usaha mikro. Bank swasta juga diminta mengembangkan layanan kredit mikro di daerah, pelatihan, pendampingan, mencetak pengusaha muda.

Bank pelaksana, baik milik pemerintah dan swasta, diminta untuk meminimalkan persyaratan kredit, jaminan, dan memberi bunga murah.

Hal itu karena penyaluran KUR selama ini tidak maksimal, karena persyaratan yang tidak dapat dipenuhi pengusaha kecil. “Mudah-mudahan di 2010, semua persyaratan yang memberat pengusaha kecil supaya dihilangkan,” ucap dia.

Bank bersedia

Pimpinan Bank Panin Wilayah Makassar, Tenri Gappa mengaku pihaknya telah dipanggil pemerintah dan siap mengambil bagian dalam penyaluran KUR. Tenri mengatakan kelebihan KUR karena hanya menyasar debitur yang memiliki usaha (visible) tapi tidak memenuhi persayaratan (bank able).

“Dari dulu bank swasta meminta kepada pemerintah agar bisa terlibat di program KUR. Kita tunggu saja realisasi dari pertemuan di Jakarta,” kata dia.

Bahkan dia menantang pemerintah agar dapat memberikan 50 persen dari total Rp20 triliun KUR yang disediakan. Namun sasaran penyaluran KUR di bank swasta harus dibatasi di perkotaan.

Hal itu karena bank swasta terkendala pada jaringan kantor yang tidak menyentuh sampai kepelosok. Proses realisasi KUR akan dibedakan dengan kredit komersial dan UKM di bank swasta.

Bank Panin akan mencoba membuka unit layanan mikro yang terlepas dari bisnis utama. “Kendala kami karena proses kredit Rp 50 juta dan Rp 2 juta di KUR memiliki biaya operasional yang sama. Kami sudah mencoba membuka unit layanan khusus mikro,” kata Tenri.

SULFAEDAR PAY/HAPSA MARALA