TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah belum berencana mengganti direksi PT PLN (Persero). "Sekarang kami masih berkonsentrasi pada penanganan darurat listrik dulu," ujarnya kepada wartawan hari ini (19/11) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta.
Pemerintah telah memasang target penanganan krisis listrik di Jakarta harus selesai maksimum sampai 19 Desember 2009. "Setelah itu kami akan menangani krisis di luar Jawa," katanya.
Pemerintah, lanjut Mustafa, sedang mempersiapkan untuk mengubah aturan-aturan yang menghambat sektor kelistrikan."Jadi, kami sama sekali belum membicarakan soal penggantian direksi," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh enggan mengomentari soal adanya penggantian direksi PLN. Pesan singkat dan telepon dari Tempo tidak dibalas.
Sumber Tempo menyebutkan, bos Grup Jawa Pos Dahlan Iskan disebut-sebut bakal dilantik menggantikan Fahmi Mochtar sebagai Direktur Utama PLN paling lambat awal Desember. Dalam tiga hari terakhir, Dahlan menulis artikel seputar krisis listrik di harian Indo Pos.