Pemerintah Kembali Lelang Delapan Seri Surat Utang Negara Besok, Kupon mulai 6,5 Persen

Senin, 28 Oktober 2024 10:00 WIB

Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melelang delapan seri Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa, 29 Oktober 2024. Lelang besok menawarkan seri dengan tingkat kupon mulai dari 6,5 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp 1 juta.

Menyitir laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan maksimal Rp 33 triliun dalam lelang kali ini. “ Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024,” demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Senin, 28 Oktober 2024.

Lelang akan dibuka besok pukul 09.00- 11.00 WIB. Delapan seri surat utang yang dilelang merupakan pembukaan kembali atau reopening. Delapan seri obligasi negara itu adalah SPN03250129 dan SPN12251030 new issuance atau penerbitan baru, selanjutnya seri FR0104, FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, FR0105 reopening atau pembukaan kembali.

Kedelapan seri memiliki jatuh tempo yang beragam, mulai dari 29 Januari 2025 hingga 15 Juli 2064. Kupon yang ditawarkan mulai 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka, menggunakan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield atau imbal hasil yang diajukan.

Advertising
Advertising

Investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang. Ada beberapa bank peserta lelang resmi atau dealer utama yang ditunjuk, di antaranya, Citibank N.A; Deutsche Bank AG; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank Central Asia; PT Bank Danamon Indonesia; PT Bank Maybank Indonesia; PT Bank Mandiri; PT Bank Negara Indonesia; PT Bank OCBC NISP; PT Bank Panin; PT Bank Rakyat Indonesia; PT Bank Permata; PT Bank CIMB Niaga; PT Bank ANZ Indonesia; Standard Chartered Bank;JP Morgan Chase Bank N.A; dan PT. Bank Tabungan Negara.

Sementara itu perusahaan manajer investasi resmi yang ditunjuk yakni PT. BRI Danareksa Sekuritas; PT. Mandiri Sekuritas; dan PT. Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Pilihan Editor: Prabowo Sebut IKN akan jadi Ibu Kota Politik, Minta Rampung dalam 4 Tahun

Berita terkait

Komisaris Utama Sritex Pastikan Operasional Perusahaan Tetap Normal Usai Diputus Pailit

3 menit lalu

Komisaris Utama Sritex Pastikan Operasional Perusahaan Tetap Normal Usai Diputus Pailit

Sebanyak 50.000 karyawan Sritex Grup saat ini masih memiliki semangat yang yang sama untuk menghadapi kondisi ini.

Baca Selengkapnya

PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU

3 jam lalu

PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU

PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara PKPU di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Bappenas: Anggaran Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bukan dari APBN

3 jam lalu

Bappenas: Anggaran Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bukan dari APBN

Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas pada November 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bahas APBN dengan Dua Wamenkeu di Akmil Magelang, Pakai Seragam Gaya Bung Karno

23 jam lalu

Sri Mulyani Bahas APBN dengan Dua Wamenkeu di Akmil Magelang, Pakai Seragam Gaya Bung Karno

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ia dan dua wamennya berdiskusi tentang keuangan negara dan APBN saat hari ketiga retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut IKN akan jadi Ibu Kota Politik, Minta Rampung dalam 4 Tahun

1 hari lalu

Prabowo Sebut IKN akan jadi Ibu Kota Politik, Minta Rampung dalam 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto minta Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dalam empat tahun. Ia menyebut IKN sebagai ibu kota politik.

Baca Selengkapnya

Sritex Tetap Beroperasi meski Terus Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

1 hari lalu

Sritex Tetap Beroperasi meski Terus Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat, Polemik Seputar BP Investasi Danantara Bentukan Presiden Prabowo

1 hari lalu

Terpopuler: Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat, Polemik Seputar BP Investasi Danantara Bentukan Presiden Prabowo

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kelemahan BP Investasi Danantara Bentukan Prabowo: Ketergantungan Dukungan Politik

1 hari lalu

Ekonom Ungkap Kelemahan BP Investasi Danantara Bentukan Prabowo: Ketergantungan Dukungan Politik

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Dianggap masih punya kelemahan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bentuk BP Investasi Danantara, Ini Kelebihan dan Kelemahannya

1 hari lalu

Prabowo Bentuk BP Investasi Danantara, Ini Kelebihan dan Kelemahannya

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ini kelebihan dan kelemahannya.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo Lanjutkan IKN dengan Menyesuaikan Anggaran, Ekonom Indef: Memang Harus Bijak, Jangan Memaksakan

2 hari lalu

Pemerintahan Prabowo Lanjutkan IKN dengan Menyesuaikan Anggaran, Ekonom Indef: Memang Harus Bijak, Jangan Memaksakan

Indef menyebut melanjutkan pembangunan IKN dengan menyesuaikan timeline dan memperhatikan anggaran menjadi langkah tepat bagi pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya