TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Kalau dilihat kan memang banyak kasus yang mana penegakan hukum masih cukup lemah, jadi tax collection (pemungutan pajak) juga masih rendah, jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu dikuatkan,” kata Ekonom LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Ia menyatakan selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran pajak, seperti yang tertuang dalam Program Kerja Asta Cita ke-7 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu misi yang tertuang dalam Asta Cita tersebut adalah reformasi tata kelola pemerintahan dengan mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.

Riefky menuturkan untuk meningkatkan pendapatan negara juga dapat dilakukan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal, sehingga bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak, terutama dari pajak penghasilan.

Ia mengatakan kini sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pekerja informal di sektor jasa maupun perdagangan.

Hal tersebut mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap pajak, apalagi di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

“Sekarang daya beli kelas menengah menurun, ini kan pasti potensi kontribusi pajaknya juga menurun, dan semakin besar penduduk yang bekerja di sektor informal juga potensi untuk berkontribusi terhadap penerimaan fiskal juga semakin turun,” jelasnya.

Selanjutnya: Selain itu, Riefky juga meminta pemerintahan mendatang untuk....

<!--more-->

Selain itu, Riefky juga meminta pemerintahan mendatang untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas sektor industri dan manufaktur agar dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara.

Ia menyampaikan mengenakan lebih banyak jenis pajak terhadap sektor-sektor tersebut justru bukanlah kunci untuk meningkatkan kontribusi mereka.

“Kalaupun mau dinaikkan (penerimaan pajaknya), memang perlu langkah yang lebih konsekuen dan lebih gradual (bertahap) untuk tidak menimbulkan unintended consequences (konsekuensi yang tidak diinginkan) di perekonomian,” ujarnya.

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Riefky mengatakan, praktik pemisahan antara Kementerian Keuangan dan lembaga penerimaan telah dilakukan secara efektif di banyak negara.

Meskipun begitu, ia menyoroti sejumlah tantangan bagi pemerintahan mendatang dalam melakukan praktik tersebut, salah satunya mempersiapkan transisi pemisahan kedua institusi tersebut.

“Yang mungkin juga menjadi isu adalah sinkronisasi fiskal dari sisi belanja dan penerimaan. Ini kan dulu di bawah satu kementerian, lalu dipisah, nah ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana nanti sinkronisasinya,” imbuhnya.

Rencana pendirian Badan Penerimaan Negara yang baru dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23 persen merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang diusung oleh Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak ekonomi.

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Sebut Hari-Hari Menjelang Purna Tugas sebagai Hari Sulit