TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyebut penyaluran program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR hingga pertengahan Oktober 2024 ini hampir mencapai 80 persen dari target tahun 2024.

“Sampai 15 Oktober, total penyaluran KUR sebesar Rp 231,8 triliun atau 77,29 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp 300 triliun dengan lebih dari 4 juta debitur,” kata Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPb Kementerian Keuangan, Darta, dalam forum pertemuan di Yogyakarta,, 18 Oktober 2024.

Darta menambahkan program KUR yang sasaran utamanya meningkatkan akses pembiayaan UMKM tanpa agunan yang cukup ini, proporsi penyalurannya di tahun 2024 terbagi menjadi beberapa kategori, yakni sebesar 68,95 persen untuk KUR Mikro, 30,62 persen untuk KUR Kecil, dan sisa penyaluran untuk KUR Super Mikro dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Penyaluran KUR berfokus terutama sektor-sektor produktif, dengan distribusi terbesar ke sektor perdagangan sebesar 42,7 persen, pertanian 33,2 persen, dan jasa 15,5 persen,” kata dia.
Saat ini, kata Darta, suku bunga KUR dipertahankan agar tetap kompetitif, yaitu 6 persen per tahun dan 3 persen untuk program khusus.

“Kami berharap upaya itu dapat makin mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.

Darta mengklaim, sejak pertama kali diluncurkan pada 2007, suku bunga KUR telah mengalami penurunan signifikan. Dari semula suku bunga sebesar 24 persen pada KUR Mikro lalu turun mencapai 6 persen periode 2020-2022.

“Semua dana KUR berasal dari lembaga keuangan penyalur, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga untuk menutup selisih antara suku bunga pasar dan KUR,” kata dia.

Adapun Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra dalam forum itu menuturkan, dukungan pada sektor UMKM kini tak semata berhenti pada KUR. Namun ada juga pembiayaan Ultra Mikro atau UMi yang menyasar pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau perbankan formal.

Hingga 12 Oktober 2024, PIP mengklaim telah menyalurkan pembiayaan total senilai Rp 43,25 triliun melalui program UMi, yang menjangkau lebih dari 11,18 juta debitur dengan dukungan dari 91 lembaga penyalur.

“Penyaluran pembiayaan UMi sudah mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan Pulau Jawa mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp 26,28 triliun untuk 7,06 juta debitur,” kata Ismed.

Adapun Sumatera menempati posisi kedua dengan penyaluran senilai Rp 10,5 triliun kepada 2,51 juta debitur, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan Rp 2,41 triliun dan 613,9 ribu debitur. Sedangkan wilayah Sulawesi menerima Rp 2,86 triliun untuk 708,3 ribu debitur.

“Untuk Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing mendapatkan Rp 974 miliar dan Rp 173,4 miliar dari Pembiayaan UMi ini,” kata Ismed.

Pilihan Editor: Profil Maman Abdurrahman, Calon Kuat Menteri UMKM Kabinet Prabowo