TEMPO.CO, Yogyakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan hingga saat ini belum ada indikasi program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran bakal mempengaruhi pos anggaran lain seperti penyaluran bantuan untuk UMKM.

Program makan gratis menjadi sorotan seiring akan dilantiknya Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebagai Presiden -Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Soal aggaran makan bergizi gratis ini kami yakin tidak akan mengganggu anggaran UMKM, karena itu sudah disiapkan sendiri dan dipikirkan untuk posnya," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb DIY Agung Yulianta di Yogyakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Agung menuturkan, sebagai instansi vertikal di daerah, pihaknya saat ini masih menunggu skema resmi terkait program makan bergizi gratis itu guna pengawasan di lapangan. “Kami saat ini belum bisa menyampaikan detilnya, karena soal anggaran untuk pogram itu sedang dirumuskan skemanya ideal seperti apa, jadi tunggu saja,” kata dia.

Ia mengklaim jika program makan bergizi gratis ini sudah dipikirkan secara menyeluruh. Termasuk dampaknya pada pos anggaran lain masyarakat.

“Sejauh yang kami ketahui anggaran yang dialokasikan tidak akan mengganggu dana untuk lainnya, terutama yang untuk pembiayaan UMKM,” ungkap Agung.

Ia hanya menjelaskan jika program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan. “Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa dukungan bagi UMKM tetap berjalan lancar, mengingat peran UMKM dalam perekonomian lokal."

Berbagai opsi pembiayaan, kata Agung, juga telah dipertimbangkan untuk program ini, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, program pembiayaan UMKM, atau melalui kantor vertikal lain.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

Menurut dia, program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan 8 Oktober 2024 lalu.

Adapun Tim Pokja Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini mengatakan program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo akan dimulai pada Januari 2025.

Pilihan Editor: Ekonom Indef Ini Sebut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Bisa Dorong PDB Rp 4.510 Triliun Tahun Depan