Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN

Jumat, 18 Oktober 2024 05:13 WIB

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Nalar Institute mengungkap bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional disingkat PSN dalam rentang tahun 2016-2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) memberikan sejumlah dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dampak negatif tersebut diklasifikasikan ke dua aspek, yakni sosial dan lingkungan.

Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah menyebut bahwa pada dampak sosial, terdapat setidaknya delapan masalah dalam implementasi PSN. Hal itu meliputi stagnansi dan turunnya perekonomian warga dengan 58 peristiwa, konflik agraria & masalah ganti rugi lahan (20), aktivitas warga terganggu (17), terancamnya kehidupan masyarakat adat (14), ancaman kesehatan dan keselamatan (11), kesejahteraan pekerja tidak terjamin (10), bentrokan antara warga dengan aparat (10), hingga kerusakan infrastruktur publik (9).

“Misalnya di Sulawesi Tenggara yang menjadi sentral pengolahan nikel, nyatanya industri nikel tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan persentase kemiskinannya meningkat dari 11,17 persen pada 2022 menjadi 11,43 di 2023. Angka ini ada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36 persen,” jelas Ani dalam acara deminasi riset bertajuk Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Padahal, lanjut Ani, Konawe Industrial Park (IKIP) yang menggarap lahan seluas kurang lebih 3.500 hektare diharapkan dapat menggenjot hilirisasi nikel dan membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan industri nikel ini bahkan berhasil meningkatkan investasi dan ekonomi daerah bertumbuh pesat di atas rata-rata ekonomi nasional hingga mencapai 6,09 persen pada tahun 2022.

Munculnya dampak-dampak sosial ini, kata Ani, dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia menyebut beberapa faktor yang memengaruhi penurunan perekonomian warga di antaranya alih fungsi lahan yang membuat warga kehilangan sumber utama mata pencaharian dan pencemaran air sungai yang menyulitkan para nelayan untuk mengambil ikan sehingga mengurangi pendapatan mereka.

Advertising
Advertising

Adapun terkait dampak negatif terhadap lingkungan, terdapat setidaknya delapan masalah imbas implementasi buruk PSN. Hal itu meliputi rusaknya ekosistem hijau di lahan gambut dan hutan dengan 25 peristiwa, diikuti pencemaran air (23), kerusakan tanah (12), pencemaran udara (12), bencana non alam seperti erosi dan peningkatan intensitas banjir (8), hingga terancamnya habitat satwa (6).

“Misalnya di Kawasan Industri Ketapang yang merusak ekosistem gambut sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran. Pembebasan lahan gambut juga berkontribusi besar pada pelepasan emisi karbon. Penebangan hutan dan pengeringan lahan gambut seluas 14.505 hektare oleh PT. Mayawana Persada pada 2022-2023 mengeluarkan sekitar 797.775 metrik ton CO2 atau setara dengan 8.703.000 galon bensin yang terbakar,” jelas Ani.

Menurut paparan hasil penelitian, dampak lingkungan lain yang disebabkan pencemaran air di antaranya terjadi karena limbah hasil pengolahan tambang dan juga sedimentasi tanah. Berdasarkan hasil kajian Aliansi Sulawesi, rata-rata industri Smelter di Sulawesi tidak memiliki standar dan sistem pengelolaan limbah yang baik.23 Akibatnya, sungai, danau, dan laut tercemar limbah, bahkan beberapa sungai dan danau tercemar logam berat jenis kromium heksavalen yang melebihi ambang batas baku mutu.

Di Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah membuang limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut. Kejadian serupa juga terjadi di Kawasan Industri Pulau Obi yang telah mencemari tiga lokasi perairan, yakni Teluk Buli-Halmahera Timur (dekat dengan PT Antam), Teluk Weda-Halmahera Tengah (dekat dengan PT IWIP), dan Perairan Obi-Halmahera Selatan (dekat dengan Harita). Pembuangan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) di perairan tidak hanya mencemari air namun juga merusak biota laut yang hidup di dalamnya.

HATTA MUARABAGJA
Pilihan editor: Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

Berita terkait

PSN Food Estate Merauke, Doktor Supercepat Bahlil, dan Supermoon di Top 3 Tekno

2 jam lalu

PSN Food Estate Merauke, Doktor Supercepat Bahlil, dan Supermoon di Top 3 Tekno

Masyarakat adat Merauke keluhkan PSN food estate yang dinilai brutal. Bahlil bicara gelar doktor yang diraihnya supercepat.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

1 hari lalu

Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

Kelompok masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan, menyuarakan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate.

Baca Selengkapnya

Tolak PSN Rempang Eco City, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu Dideklarasikan

1 hari lalu

Tolak PSN Rempang Eco City, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu Dideklarasikan

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dinilai merampas tanah kampung halaman mereka hanya untuk kepentingan investasi.

Baca Selengkapnya

Spanduk Penolakan PSN Rempang Eco City Selalu Dirusak, Warga Anggap sebagai Teror

1 hari lalu

Spanduk Penolakan PSN Rempang Eco City Selalu Dirusak, Warga Anggap sebagai Teror

"Perusakan spanduk milik warga ini adalah bentuk teror dan sudah terjadi berulang. Kami akan cari tahu siapa pelakunya," ucap warga Rempang, Ishak.

Baca Selengkapnya

Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

6 hari lalu

Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Jokowi menetapkan kawasan BSD di Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus. Ini awal pengembangan BSD City.

Baca Selengkapnya

Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

10 hari lalu

Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

Anggaran untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Jokowi lewat LMAN Kementerian Keuangan mencapai Rp 134 Triliun sejak 2017

Baca Selengkapnya

Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, Jurnalis Floresa Jadi Korban Kekerasan Polisi

13 hari lalu

Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, Jurnalis Floresa Jadi Korban Kekerasan Polisi

Jurnalis yang juga Pemimpin Redaksi Floresa ditangkap dan dianiaya serta isi ponselnya digeledah saat meliput unjuk rasa masyarakat adat Poco Leok.

Baca Selengkapnya

Dorong Program Food Estate, Kementan Klaim Telah Optimasi 40 Ribu Hektare Lahan Rawa di Merauke

16 hari lalu

Dorong Program Food Estate, Kementan Klaim Telah Optimasi 40 Ribu Hektare Lahan Rawa di Merauke

Kementan mengklaim telah merampungkan program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Merauke untuk mendorong program food estate.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Ini 10 Tuntutan di Hari Tani Nasional

23 hari lalu

Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Ini 10 Tuntutan di Hari Tani Nasional

Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, sore ini dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa 24 September 2024.

Baca Selengkapnya

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

23 hari lalu

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.

Baca Selengkapnya