TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3 persen pada tahun ketiga dan 7,8 persen pada tahun keempat. Sehingga rata-rata pertumbuhan di angka 7,7 persen selama lima tahun.

Amalia mengatakan program makan gizi gratis yang akan berlangsung di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengerek pertumbuhan ekonomi.

“Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia dalam seminar Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% yang berlangsung di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda, salah satunya dengan industrialisasi.

Pemerintah akan mengembangkan industri yang fokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya agribisnis, tambang, dan sumber daya laut, industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif.

“Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," kata dia.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menanggapi target pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pertumbuhan ekonomi menyundul 8 persen. Hendri mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tidak cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar.

“Semua negara yang masuk ke negara maju mereka mempunyai lompatan ekonomi. Ada lompatan pendapatan per kapita. Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Hendri.

Hendri mengatakan pemerintah mendatang dapat menempuh tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi Indonesia bisa keluar dari jebakan negara menengah atau middle income trap.

Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. "Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri.

Hendri mengatakan pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan.

"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," kata dia.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Dia mengatakan industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.

Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. “Pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar,” kata dia.

Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Dia menyebut perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.

“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.

Pilihan Editor: 10 Tahun Jokowi, Hilirisasi Nikel Dinilai Tak Berkontribusi Positif terhadap Ekonomi Warga Lokal