TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto, mengatakan kementerian KKP bakal bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memperkuat wilayah perbatasan laut. Hal tersebut dikarenakan adanya dua kapal berbendera Singapura melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

"Tentu, kita akan perkuat kerja sama juga antar instansi untuk mengatasi isu ini (pencurian pasir laut)," ujar Doni Ismanto ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kerja sama itu rencananya akan dilakukan bersama instansi pemerintah yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Sehingga, kata Doni, pengawasan wilayah perairan laut Indonesia dapat dilakukan optimal. "Banyak. Semua yang di laut, di antaranya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni menuturkan, nantinya bentuk pengawasan wilayah laut berfokus pada sumber daya kelautan.Namun Doni tidak menjelaskan lebih lanjut upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP), dalam mengawasi wilayah perairan laut.

"Yang jelas kami akan perkuat pengawasan untuk sumber daya kelautan selain perikanan. Untuk hal teknis apa dilakukan enggak bisa diomongin, nanti tahu dong yang mau diawasin dan cara ngakalinnya seperti apa," ucap Doni.

Sepekan menjelang lengser, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, melakukan berbagai upaya untuk penguatan wilayah perairan laut. Doni mengatakan, penguatan itu tidak hanya melawan pelaku pencurian ikan, tetapi juga menjaga sumber daya perekonomian laut.

"Hal yang mau saya tekankan adalah, di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, PSDKP fokusnya tidak hanya melawan maling ikan, tetapi juga menjaga sumber daya kelautan agar keberlanjutannya terjamin walau ada kegiatan ekonomi," ucap dia.

Sementara itu, Juru Bicara KKP, Wahyu Muryadi, menyatakan KKP akan memperketat pengawasan di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, pengawasan itu akan dilakukan berbagai elemen di KKP termasuk PSDKP.

Wahyu menambahkan, pengawasan akan diperluas tak hanya di wilayah perairan Batam. "Artinya itu jadi lalu lintas yang perlu diwaspadai, jadi titik konsentrasi bagi KKP, bagi Ditjen PSDKP, untuk melakukan konsentrasi pengawasan," ujar Wahyu setelah dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024. Pengawasan, menurutnya bakal dilakukan sesuai Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditetapkan negara. Upaya pengawasan itu, menurut dia, bakal tetap berjalan walau armada yang dimiliki KKP terbatas.

Pilihan editor: Bahlil Lahadalia Klaim Industri Transportasi Listrik Dunia Bergantung pada RI