TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong generasi muda memprioritaskan produk lokal untuk tekan produk impor ilegal. Dengan adanya bonus demografi, Zulhas menilai pilihan belanja dan penggunaan produk lokal anak muda akan berpengaruh kepada perekonomian. Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri di SMAN 53 Jakarta, Jakarta Timur, Senin, 14 Oktober 2024.

“Semua punya peran dalam tercapainya Indonesia Emas 2045, dan itu dapat dimulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Salah satunya adalah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas mengatakan, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perekonomian yang berpihak pada produsen lokal sekaligus mengurangi banjirnya produk impor ilegal. Hal ini dia nilai akan menjadi kian efektif jika diiringi peran serta generasi muda yang bangga menggunakan dan memperkenalkan produk dalam negeri kepada masyarakat.

“Semakin banyak yang berminat dan memilih penggunaan produk dalam negeri yang kini kualitasnya semakin baik, maka produk impor ilegal juga akan dapat ditekan peredarannya,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku putus harapan karena kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tak kunjung membaik dalam satu tahun belakangan. Dia merasa, berbagai regulasi dan satuan tugas bentukan pemerintah tak kuasa menopang lesunya industri akibat banjir impor dari Cina.

Karena itu, menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, Nandi meminta pemerintah berfokus mengampanyekan masyarakat agar membeli produk-produk dalam negeri. Menurut dia, imbauan itu keluar dan dsampaikani dari level presiden hingga pejabat-pejabat di tingkat daerah. "Saat ini hanya itu yang bisa kami harapkan," ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 28 September 2024.

Sejak 2021, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi mengatur industri TPT, dari pengenaan bea masuk tambahan hingga relaksasi impor. Nyatanya, Nandi mengatakan kebijakan-kebijakan itu tak efektif. Para importir tak jera memasukkan barang-barang jadi secara ilegal dari luar negeri. Akibatnya, kata dia, banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri TPT sedikit mendapatkan angin segar tatkala momentum pemilihan kepala darah (pilkada) menyeruak pada tahun ini. Para pengusaha konveksi yang mengerjakan pesanan seragam sedikit terbantu oleh banyaknya permintaan pembuatan baju partai. Dengan momentum ini, dia mengklaim produksi terdongkrak hingga 30 persen. Namun, para pengusaha ritel masih berat untuk bangkit.

Pilihan editor: Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu