TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota kabinet Presiden Jokowi masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto untuk menduduki kursi menteri, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Nanti dicek saja mana menteri-menteri yang sekarang duduk sebagai menteri, kemudian duduk lagi jadi menteri (kabinet Prabowo)," kata Muzani, yang juga Ketua MPR usai menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Dia mengatakan ada beberapa nama yang sekarang duduk sebagai menteri akan kembali menduduki pada pos yang sama atau berbeda di kabinet Prabowo Subianto nanti.

"Ada beberapa nama yang cukup compatible, cukup bagus, untuk duduk kembali sebagai menteri," ujarnya.

Dia mengatakan mengenai alasan penunjukan nama-nama menteri, hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto.

Sebelumnya santer beredar sejumlah nama menteri diajukan Jokowi ke Prabowo. Majalah Tempo edisi 6 Oktober 2024, menulis bahwa menjelang lengser, Jokowi masih cawe-cawe dalam persiapan pemerintahan Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan anak sulungnya Gibran.

Ia, misalnya, menyorongkan sejumlah nama sebagai calon menteri. Setidaknya ada lebih 4 nama yang diusulkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka adalah orang-orang dekatnya.

Para calon menteri itu adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Mensesneg Pratikno.

Budi Arie menuturkan, Prabowo dan Jokowi acap berdiskusi tentang rencana pembentukan kabinet. Jokowi memberi masukan agar transisi pemerintahan ke Prabowo berjalan mulus. “Tapi, kalau soal nama menteri, itu hak prerogatif Pak Prabowo,” kata Menkominfo ini.

Dari Budi Arie sampai Yusril Menyatakan Siap Jadi Menteri Prabowo

Sejumlah nama mengaku siap jika diminta Prabowo duduk di kursi kabinet sebagai menteri. Menkominfo) Budi ArieSetiadi buka suara terkait mengenai kemungkinan menjabat kembali di pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sambil berseloroh, ia menjawab siap ditempatkan di Kementerian manapun asalkan bukan Kementerian Agama.

“Ya saya jadi apa aja cocok, terkecuali jadi Menteri Agama,” ujar Budi Arie sambil tertawa di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis, 3 Oktober 2024.

Ketua Umum PBB, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, mengatakan siap menjalankan tugas apabila terpilih menjadi menteri dalam kabinet Prabowo.

“Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, sebenarnya insyaaallah saya akan menjalankan tugas-tugas itu kalau sekiranya diberi amanah,” kata Yusril, Jumat lalu.

Nama Yusril disebut akan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait kabar tersebut, ia mengatakan bahwa itu hanyalah spekulasi semata.

“Daripada kita berspekulasi, lebih baik kita tunggu saja nanti sesudah presiden secara resmi dilantik,” kata dia.

Partai yang cukup yakin akan dapat jatah banyak kursi adalah Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengucapkan syukur ketika merespons kabar partainya akan mendapatkan jatah tujuh kursi menteri.

"Saya cuma bisa bilang Alhamdulillah kalau begitu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti alokasi kursi menteri yang didapat Partai Golkar pada kabinet pemerintahan mendatang. Sebab, kata dia, yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah Tuhan, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Presiden terpilih tentunya berkoordinasi dengan ketua umum kami Pak Bahlil, hanya mereka berdua dan Allah lah yang tahu kan. Kami belum tahu," ucapnya.

Namun kader sejumlah Partai Golkar dipanggil menghadap Prabowo sebagai kandidat menteri, termasuk Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 Meutya Hafid.

"Ya, kan banyak orang dipanggil ke Hambalang (kediaman Prabowo). Banyak orang dipanggil ke Hambalang apakah itu urusan menteri-menteri atau apa. Bu Meutya kan juga pimpinan Komisi I dan Pak Prabowo kan juga masih Menhan (Menteri Pertahanan), masih mitra kerja, apakah urusan menteri-menteri atau urusan mitra kerja kan kami juga enggak tahu," ujarnya.

NasDem Tidak Setor Nama

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya memastikan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Prabowo, meskipun tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet. Nasdem dalam Pilpres lalu, mengusung Anies Baswedan/Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, menjadi anggota kabinet bagi NasDem tidak terlalu penting karena yang terpenting yaitu sumbangan pemikiran dapat diterima pemerintahan Prabowo-Gibran.

"NasDem memang tidak mengirim nama untuk anggota kabinet karena yang lebih penting bagi NasDem adalah sumbangan pemikiran kami bisa diterima dan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.

Dia mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa nomenklatur kementerian-kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk rakyat.

Menurut dia, jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu akan berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.

"Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Pilihan Editor Ini Alasan Pengusaha Benny Laos Terjun ke Politik