TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurut dia, program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu akan dialokasikan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, lanjut dia, program MBG dapat memicu peredaran uang dalam jumlah besar di tengah masyarakat. “Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas di desa akan ditingkatkan,” ucap Dadan.

Dari hasil percobaan, menurut dia, dengan melibatkan 3.000 peserta didik dalam satu satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam atau 3.000 butir telur ayam, 350 kilogram sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, maka akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga SMA (sekolah menengah atas), termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujar Dadan.

Diklaim Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja

Selain itu, Dadan juga menyatakan program MBG dapat menyerap 1,5 juta tenaga kerja yang bakal bertugas di satuan pelayanan. Dia menyebut satuan pelayanan berbeda dengan dapur umum, karena nantinya tidak hanya memasak, tetapi juga bertugas mengelola produk pertanian lokal, mengatur pembelian, dan pengolahan bahan pangan.

“Kalau menggunakan alat masak tradisional membutuhkan sekitar 45-46 orang. Jadi, jika menggunakan asumsi tradisional, maka akan ada peluang kerja baru untuk 1,5 juta orang (untuk total 30 ribu satuan pelayanan),” kata Dadan.

Dadan menyebut bakal melibatkan pekerja dalam satuan pelayanan dan mengutamakan masyarakat lokal yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, dan anak-anak. Di samping pekerja yang bertugas di satuan pelayanan, petani lokal yang menyediakan bahan pangan juga akan berkontribusi dalam serapan tenaga kerja program Makan Bergizi Gratis. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya berharap 30 ribu satuan pelayanan dapat tercapai paling lambat pada 2027. “Tapi, ada peluang untuk lebih cepat,” ucap Dadan.

Dia menuturkan, skema serapan tenaga kerja itu sejalan dengan usulan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian yang menyatakan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran tersebut harus dirancang untuk menciptakan efek berganda yang substansial dalam perekonomian.

Menurutnya, prioritas utama dari program Makan Bergizi Gratis adalah menciptakan backward linkage atau keterkaitan untuk membentuk dan menguatkan rantai pasok lokal dengan melibatkan petani lokal, peternak lokal, nelayan lokal, usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi desa.

Pilihan Editor: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas yang Mereka Dapat