Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas yang Mereka Dapat

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 9 Oktober 2024 17:09 WIB

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada Januari 2025.

"Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN," kata Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Tadinya, pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada bulan September 2024. "Tadinya September ke Oktober, arahan presiden bukan soal apa tadi Pak Menteri PUPR yang juga Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Untuk itu, Anas mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan skema pemberangkatan ASN ke IKN hingga insentifnya.

Sebelumnya, Jumat, 4 Oktober 2024, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mengalami keterlambatan dari jadwal.

"Ya sebenarnya sudah terlambat, kalau menurut jadwal, ya penyusunannya di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat," kata Suharso di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Untuk mengejar keterlambatan itu, kata dia, akan dilakukan skenario ulang penjadwalan pemindahan ASN ke IKN mulai bulan ini atau bulan depan, November 2024.

Meski begitu, Suharso menegaskan bahwa prioritas yang saat ini dilakukan oleh Otorita IKN adalah memastikan seluruh fasilitas untuk ASN terpenuhi seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya.

"Yang paling penting yang harus dipastikan adalah seluruh fasilitas untuk ASN yang pindah ke sana, termasuk dukungannya, misalnya mengenai kalau mereka sakit bagaimana. Itu aja dahulu. Misalnya, sekolah dan seterusnya mungkin belum ya. Kalau anak-anaknya mungkin masih belum ke sana," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan butuh kesiapan infrastruktur, baik inti maupun pendukung, sebelum pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Banyak dibutuhkan piranti-piranti pendukung untuk bisa di sana termasuk kesiapan," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh infrastruktur harus benar-benar tersedia dan siap untuk digunakan, karena berhubungan dengan kelancaran jalannya pemerintahan.

Bahkan, kata dia, Kemenko PMK saja masih ikut ke kantor kementerian lain saat beberapa kali mengadakan rapat di IKN. Di sisi lain, apabila harus pindah, maka lembaga teknis yang berada di bawahnya juga harus bergeser ke IKN.

"Saya yang sudah beberapa kali adakan rapat di sana belum bisa gunakan kantor Kemenko PMK, masih harus pinjam di salah satu Kemenko yang itu mungkin bukan untuk tempatnya Kemenko PMK," kata dia.

Akan tetapi, secara informal pihaknya sudah beberapa kali berkantor di IKN. Bahkan sudah melaksanakan rapat koordinasi internal maupun lintas kementerian sebanyak tiga kali.

"Bahkan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan juga siapkan SDM di sekitar IKN. Kita siapkan SDM sekitar IKN jadi tulang punggung dari proses administrasi dan birokrasi di IKN. Jangan sampai mereka jadi penonton," kata dia.

Tunjangan Khusus untuk ASN

Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dilakukan secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Selain itu, Azwar Anas memastikan ASN yang pindah akan mendapatkan tunjangan pionir.

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” kata Azwar Anas dilansir laman menpan.go.id, Kamis, 1 Juli 2024

“Untuk mendukung ASN, dibangun rumah susun ASN. Saat ini sudah kontrak sebanyak 47 unit rumah susun,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga dikutip dari Antaranews, Selasa, 30 Juli 2024.

Lantas, apa saja isi perabot rumah ASN di IKN? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Engineering Smart Home, Fauzi, saat mendampingi Danis di Penajam Pasar Utara membeberkan berbagai perabot yang akan tersedia di setiap unit hunian rumah ASN di IKN. Salah satunya adalah smart door lock atau sistem keamanan pintu pintar.

Smart home di area ini dilengkapi dengan smart door lock yang dilengkapi dengan fingerprint atau kartu-kartu, juga bisa menggunakan KTP dan Passcode,” ucap Fauzi.

Dia juga mengatakan, smart home system atau sistem rumah pintar ini dapat dikendalikan melalui aplikasi panel di ponsel pintar penghuni rumah, termasuk menyalakan pendingin ruangan atau AC melalui ponsel.

“Salah satu yang dikontrol dari smart home ini adalah lampu-lampu ruangan dari perangkat kita ataupun dari handphone penghuni rumah,” ujar dia.

Berita terkait

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

28 menit lalu

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

Pramono Anung bicara soal rencana pertemuannya dengan dua mantan Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

42 menit lalu

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo pada prinsipnya adalah keberlanjutan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

45 menit lalu

Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

Bambang Pacul mengaku belum mengetahui kebenaran rumor soal tiga tokoh PDIP bakal masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

46 menit lalu

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN dari Oktober 2024 ke Januari 2025. Ini kilas balik maju-mundur kepindahan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

59 menit lalu

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Drajad Wibowo mengatakan dibutuhkan Rp 300 triliun tambahan belanja APBN tahun depan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Baca Selengkapnya

Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa

1 jam lalu

Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa

Selama 10 tahun memerintah, Jokowi memainkan peran politik dengan Jokowisme di atas panggung teater bagai Raja Jawa.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Wakili Jokowi untuk KTT ASEAN di Laos

1 jam lalu

Ma'ruf Amin Wakili Jokowi untuk KTT ASEAN di Laos

Wapres Ma'ruf Amin mewakili Presiden Jokowi dalam pertemuan tingkat tinggi blok Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

1 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

Jokowi disebut sempat menyampaikan pandangan supaya PDIP sebaiknya berada di luar pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Umumkan Kabinet di Hari Pelantikan, Calon Menteri Sudah Dipanggil

2 jam lalu

Prabowo Umumkan Kabinet di Hari Pelantikan, Calon Menteri Sudah Dipanggil

Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan diumumkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.

Baca Selengkapnya