TEMPO.CO, Jakarta -Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memaparkan sejumlah penyebab anjloknya daya beli masyarakat. Peningkatan beban yang ditanggung masyarakat jadi salah satu faktor utamanya.

Sebelumnya, Tauhid menyoroti beberapa hal yang jadi indikator anjloknya daya beli. Selain data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya deflasi beruntun sejak Mei hingga September 2024, ia juga melihat data Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada September 2024 anjlok ke zona kontraksi 49,2. “Indikatornya sudah banyak. Kalau penyebabnya ini tentu karena beban masyarakat semakin tinggi. Pengaluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, hingga pajak,” kata Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selanjutnya, ia menilai penurunan daya beli masyarakat terjadi karena adanya penurunan pendapatan. Hal itu terjadi karena beragam faktor, mulai dari angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi hingga menurunnya pendapatan para pekerja sektor informal.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Tauhid menilai, saat ini investasi padat modal cukup banyak mengalir di Indonesia. Namun, pada sektor padat karya terlihat menurun. “Tenaga kerja di bidang tekstil misalnya, ini ikan lagi hancur,” ujarnya.

Kucuran bantuan sosial (bansos) juga menurutnya tidak mampu menahan beban masyarakat. Terlebih, bansos juga tidak menjangkau kalangan menengah yang saat ini menurutnya juga mengalami penurunan daya beli. Menurutnya, kelas menengah saat ini juga perlu uluran tangan pemerintah. Namun, ia menilai bentuk bantuannya tidak tepat jika dilakukan dengan skema bantuan langsung tunai (BLT).

Sebelumnya, rencana perluasan bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia berujar hal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Menurut Tauhid, alih-alih bantuan tunai, kelas menengah lebih membutuhkan kebijakan subsidi strategis seperti di bidang transportasi hingga pendidikan. “Saya kira untuk kelas menengah bantuannya harus bervariasi begitu ya,” ujar Tauhid.

Pilihan editor: Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Perekonomian Disinyalir Naik