TEMPO.CO, Jakarta - Deflasi lima bulan beruntun tidak menjadi satu-satunya indikator melemahnya daya beli masyarakat. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan sejumlah indikator lain menunjukkan pelemahan kemampuan konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 minus 0,12 persen (MtM). Angka ini sekaligus menunjukkan tren deflasi yang terus berlanjut selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024.

Mengenai deflasi, Tauhid memaparkan kondisi itu bisa dilihat dari volatile food atau kategori pangan bergejolak seperti daging ayam ras, telur, hingga bawang merah. Kategori tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya tetap dikonsumsi, meski harganya mengalami perubahan.

“Tapi ketika masyarakat tidak punya daya beli, akhirnya dia tidak sanggup dan mengakibatkan harga turun. Dan itu menjadi deflasi,” terang Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selain deflasi tersebut, ia menyitir data Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada September 2024 anjlok ke zona kontraksi 49,2. Kontraksi sudah terjadi sejak Juli.

Menurutnya, angka PMI manufaktur di bawah 50 menunjukkan barang yang dijual lebih sedikit daripada input yang dibeli oleh industri. Artinya, ada stok berlebih dari industri karena minimnya pembeli. Namun, kata Tauhid, saat ini kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia.

“Lalu ada angka pembelian kendaraaan roda dua, itu kontraksi minus hingga 4,1 persen. Selain itu laju kredit juga minus,” terangnya.

Di sisi lain, faktor yang menurutnya menjadi indikator melemahnya daya beli adalah penurunan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Januari 2023-Mei 2024, ada penurunan tren peserta aktif sebesar 4,27 persen di sektor garmen dan pakaian jadi.

Tauhid menilai penurunan bisa terjadi karena adanya PHK. Namun, di sisi lain juga bisa terjadi karena peserta dari sektor informal, yang membayar secara mandiri bukan lewat perusahaan, sengaja menghentikan keanggotannya karena menurunnya pendapatan.

Kondisi ini, menurutnya, terjadi baik di kalangan bawah maupun kalangan menengah masyarakat Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan fenomena makan tabungan.

“Dilihat dari data-data LPS, saya kira menunjukkan bahwa yang tadinya buat saving harus diambil buat kebutuhan sehari-hari. Masyarakat harus mengencangkan ikat pingganya lagi,” pungkasnya.

Pilihan Editor: Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu