TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan tren deflasi beruntun lima bulan belakangan. Meski deflasi, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa daya beli masyarakat saat ini masih tinggi.

Menurut penjelasannya, deflasi terjadi bukan pada core inflation atau inflasi inti, tetapi pada volatile food atau komoditi pangan yang bergejolak. Sementara itu, data menunjukkan inflasi inti naik.

“Nggak ada yang perlu khawatir. Daya beli, kita bisa lihat core inflation masih naik 1,64 persen. Itu juga masih tinggi sekali,” kata Susi saat ditemui usai konferensi pers di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2024.

Susi memaparkan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi terlepas dari deflasi yang terjadi. Contohnya bisa dilihat pada tren pembelian di sektor properti kelas menengah.

Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, pemerintah telah memfasilitasi 166 ribu skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jumlah itu, menurut Susi, telah habis dalam waktu dua bulan dari target awal setahun. “Yang seharusnya setahun, dua bulan lalu sudah habis,” kata dia.

Ia lantas menyampaikan bahwa deflasi beberapa bulan terakhir hanya perlu dianggap sebagai catatan dan peringatan supaya masyarakat antisipasi. “Tapi tidak harus khawatir, karena banyak sekali indikator yang menunjukkan masih cukup kuat daya beli masyarakat kita,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM).

Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Secara historis, deflasi kali ini merupakan yang terdalam dibanding bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Ilona Esterina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Terpopuler: Perusahaan Yusril Ihza Disebut Masuk Daftar Calon Penambang Pasir Laut, Gaji hingga Berbagai Tunjangan Anggota DPR