TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif mengatakan masyarakat Indonesia di berbagai daerah dipaksakan mengonsumsi pangan yang seragam. Ia berharap program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran kelak bisa menghindari tren sentralisasi pangan berwujud menu instan.

Arif memaparkan sebenarnya secara historis dan kultural Indonesia memiliki jenis pangan yang beragam. Sayangnya pola penyeragaman pangan membuat ketergantungan daerah terhadap satu komoditas pangan sangat tinggi. Sehingga, ia menyarankan pemerintah melakukan inisiatif desentralisasi pangan.

“Prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berdasarkan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Jika daerah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam,” kata Arif dalam diskusi Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring, Sabtu, 28 September 2024 di JCC Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan, desentralisasi menu yang bersumber pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurutnya, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk menyerap pangan lokal. “Seperti di Brazil yang menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal,” imbuhnya.

Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengungkapkan konsumsi beras dan terigu masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Namun, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, protein, sayur dan buah masih belum memenuhi anjuran yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Rinna menjelaskan konsumsi makanan dan minuman berkadar gula, garam, dan lemak juga masih tergolong tinggi, khususnya pada generasi muda. “Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting dalam mempengaruhi keadaan gizi seseorang,” kata Rinna.

Sebagai solusi, Rinna mengingatkan agar perbaikan konsumsi pangan dan gizi masyarakat perlu memanfaatkan potensi pangan yang bersumber dari produksi lokal. Tujuannya agar turut menggerakkan ekonomi setempat hingga mendapat pilihan menu konsumsi yang memenuhi prinsip gizi seimbang.

Pilihan Editor: Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN