Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun
Reporter
Nabiila Azzahra A
Editor
Agung Sedayu
Jumat, 27 September 2024 19:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) memperbarui perjanjian pertukaran bilateral dalam mata uang lokal tahun ini, yang bakal memungkinkan kedua bank sentral untuk melakukan pertukaran rupiah dan ringgit hingga Rp 82 triliun.
Perjanjian tersebut diteken oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BNM Dato’ Seri Abdul Rasheed Ghaffour dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.
Pembaruan Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara BI dan BNM hingga senilai RM24 miliar atau Rp 82 triliun untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, pemimpin kedua bank sentral juga membahas arah kebijakan yang mencakup makroekonomi, moneter dan keuangan, sistem pembayaran dan digitalisasi, serta strategi untuk memajukan keuangan Islam.
“Bank Indonesia memandang peningkatan kerja sama perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (LCBSA) dengan BNM merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia,” kata Perry, dikutip dari keterangan tertulis BI pada Jumat.
Turut berbicara di acara penandatanganan, Gubernur BNM Dato Seri’ Abdul Rasheed Ghaffour menyambut baik kesepakatan LCBSA ini, seiring meningkatnya perdagangan dan interkoneksi keuangan antara Malaysia dan Indonesia.
“Kerja sama LCBSA melengkapi kerja sama transaksi berbasis mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) yang sudah berjalan dan saat ini menjadi skema utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dalam mata uang masing-masing negara,” ujarnya.
Malaysia dan Indonesia pertama kali menerapkan kerja sama LCBSA pada 2019, yang kemudian diperpanjang pada 2022. Di tahun itu, kedua bank sentral memperbarui perjanjian LCBSA hingga pertukaran mata uang lokal senilai RM8 juta atau Rp28 triliun. Jumlah itu dinyatakan berlaku sampai tiga tahun ke depan.
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api
