Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 27 September 2024 19:43 WIB

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada 2024 sebanyak 47,85 juta jiwa atau turun dari tahun 2023 yakni sebanyak 48,27 juta jiwa yang setara 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 27 September 2024 dimulai dari empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie yang meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) bisa terancam pailit.

Disusul, ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut fenomena “makan tabungan” bukan hanya dialami oleh masyarakat kelas bawah, tapi mulai menjalar ke kelas menengah. Ia menyebut kelas menengah tampak beralih ke mode survival dan rentan menjadi miskin.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN sudah melalui proses yang sah dan sesuai aturan. Proyek IKN Kalimantan Timur bukan hanya keputusan pemerintah, tetapi juga merupakan hasil dukungan seluruh rakyat yang disampaikan melalui anggota DPR.

Berikutnya, Bank Indonesia (BI) mengajak investor China memanfaatkan peluang investasi di Indonesia pada proyek strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. BI mempromosikan proyek geothermal di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah.

Terakhir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pengembangan kluster pertanian di daerah-daerah strategis, seperti Kalimantan Tengah, memiliki potensi besar untuk menangani masalah defisit pangan.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Rincian Tagihan Kreditur,,,,

<!--more-->

1. Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Rincian Tagihan Kreditur ke 4 Perusahaan Media Milik Bakrie

Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie yang meliputi PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) bisa terancam pailit.

Alasannya, keempat perusahaan itu telah ditetapkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 20 September 2024.

Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2024. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada keempat perusahaan keluarga Bakrie.

“Kami sangat berharap proses PKPU ini dapat dijalankan secara transparan dan fair sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada custodian bank VIVA, sehingga rencana perdamaian yang kami usulkan dapat mengakomodir semua kepentingan,” kata Direktur PT Visi Media Asia Tbk. (Viva) Neil Tobing dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut fenomena “makan tabungan” bukan hanya dialami oleh masyarakat kelas bawah, tapi mulai menjalar ke kelas menengah. Ia menyebut kelas menengah tampak beralih ke mode survival dan rentan menjadi miskin.

Menurutnya, tekanan inflasi pada kebutuhan pokok dan energi yang dibarengi gelombang PHK di berbagai sektor, membuat kelas menengah semakin bergantung pada tabungan untuk bertahan hidup. Kendati begitu, kata dia, penurunan tabungan di kelas menengah belum sebesar kalangan bawah.

“Namun, dalam jangka panjang pola ini dapat menjadi sinyal awal bahwa kelas menengah sedang berjuang untuk mempertahankan gaya hidup mereka,” kata Achmad kepada Tempo, Jumat, 27 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Jokowi Mengklaim IKN Bukan Proyek Presiden Melainkan....

<!--more-->

3. Jokowi Mengklaim IKN Bukan Proyek Presiden Melainkan Keputusan Rakyat, Ada Apa?

Presiden Jokowi menyatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN sudah melalui proses yang sah dan sesuai aturan. Proyek IKN Kalimantan Timur bukan hanya keputusan pemerintah, tetapi juga merupakan hasil dukungan seluruh rakyat yang disampaikan melalui anggota DPR.

Jokowi menegaskan bahwa ini bukan proyek pribadi presiden, melainkan keputusan bersama yang mencerminkan kepentingan nasional.

Pemindahan ibu kota dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda Jakarta, seperti kepadatan, masalah infrastruktur, dan banjir, sekaligus mewujudkan desentralisasi pemerintahan. Proyek ini bukan hanya untuk masa jabatan Jokowi, tetapi sebuah visi jangka panjang bagi bangsa. Presiden juga mengklarifikasi bahwa anggapan IKN sebagai proyek pribadi Jokowi adalah keliru, karena keputusan ini merupakan hasil pembahasan dan persetujuan bersama DPR.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. BI Promosikan Peluang Investasi di Indonesia ke China: Ada Proyek Geothermal di Jawa Tengah

Bank Indonesia (BI) mengajak investor China memanfaatkan peluang investasi di Indonesia pada proyek strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. BI mempromosikan proyek geothermal di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah.

BI menyampaikan hal itu dalam Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 yang berlangsung 25-27 September 2024.

“Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menjanjikan bagi Tiongkok,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 27 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Mentan Targetkan Swawembada Pangan Melalui Pembangunan....

<!--more-->

5. Mentan Targetkan Swawembada Pangan Melalui Pembangunan Kluster Pertaninan Modern di Kalimantan Tengah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan target pengembangan kluster pertanian modern untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Mentan menyatakan pengembangan kluster pertanian di daerah-daerah strategis, seperti Kalimantan Tengah, memiliki potensi besar untuk menangani masalah defisit pangan.

Amran Sulaiman mengatakan, “Jika 500 ribu hektare tanah di Kalimantan Tengah bisa kita garap dan menghasilkan minimal dua kali panen dengan produktivitas 5 ton per hektare, maka masalah defisit pangan dapat kita atasi,” kata Mentan dalam pernyataan tertulis, Kamis, 26 September 2024.

Mentan menjelaskan pertanian modern berarti seluruh sarana dan prasarana produksi telah terintegrasi dengan teknologi dan mekanisasi. Generasi muda akan berperan sebagai operator yang mengendalikan teknologi untuk bertani, seperti drone dan remote control.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Berita terkait

Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

3 jam lalu

Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

Kementerian Keuangan berencana membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun tahun depan dengan refinancing.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Sebut Rp 9,73 T Modal Asing Keluar RI, Premi CDS Naik

3 jam lalu

Bank Indonesia Sebut Rp 9,73 T Modal Asing Keluar RI, Premi CDS Naik

Bank Indonesia melaporkan capital outflow sebanyak Rp9,73 triliun pada 23 - 26 September 2024. Premi CDS tercatat naik sebesar 67,36 basis poin (bps).

Baca Selengkapnya

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

3 jam lalu

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Minta Pasukan Bawah Tanah Jokowi Belajar Lambang Negara

4 jam lalu

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Minta Pasukan Bawah Tanah Jokowi Belajar Lambang Negara

Roy Suryo dilaporkan oleh Pasukan Bawah Tanah Jokowi ke Bareskrim karena menyebut akun Fufufafa adalah Gibran.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun

4 jam lalu

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia memperbarui perjanjian pertukaran bilateral dalam mata uang lokal. Kedua bank sentral bisa bertukar rupiah dan ringgit hingga Rp82 triliun.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Klaim Ada Peningkatan Kinerja dan Citra DPR di Bawah Kepemimpinannya

4 jam lalu

Puan Maharani Klaim Ada Peningkatan Kinerja dan Citra DPR di Bawah Kepemimpinannya

Puan Maharani menyebutkan mekanisme dan cara-cara yang dilakukan DPR dalam membuat undang-undang juga mesti diperbaiki.

Baca Selengkapnya

Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim Soal Fufufafa, Pasukan Bawah Tanah Jokowi: Gibran Lambang Negara

5 jam lalu

Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim Soal Fufufafa, Pasukan Bawah Tanah Jokowi: Gibran Lambang Negara

Pasukan Bawah Tanah Jokowi menilai Gibran adalah lambang negara yang harus dilindungi dari berita bohong soal Fufufafa.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

5 jam lalu

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok

5 jam lalu

Jokowi akan Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengadiri acara tersebut.

Baca Selengkapnya

Tak Sampai Sebulan Sebelum Lengser, Jokowi Masih Sibuk Resmikan Banyak Hal

5 jam lalu

Tak Sampai Sebulan Sebelum Lengser, Jokowi Masih Sibuk Resmikan Banyak Hal

Sebulan sebelum lengser dari jabatan, Presiden Jokowi meresmikan banyak smelter. apa saja?

Baca Selengkapnya