TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan keterlibatan empat menteri terkaya dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam bisnis tambang. Kekayaan yang dimiliki oleh empat menteri tersebut setara dengan 54 persen total kekayaan seluruh menteri dalam kabinet.

“Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, total kekayaan keempatnya mencapai lebih dari Rp13,36 triliun atau setara dengan 54,24 persen total kekayaan dalam kabinet,” bunyi laporan CELIOS yang bertajuk Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin tersebut.

Keempatnya berdasarkan laporan CELIOS terafiliasi dengan bisnis tambang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam salah satu usaha tambang terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy. Sandiaga terlibat langsung sebagai salah satu pemilik, sementara Erick terafiliasi lewat kakak kandungnya, Garibaldi ‘Boy’ Thohir yang menjadi salah satu pemilik perusahaan.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga merupakan pemilik langsung dari dua perusahaan tambang. Prabowo memiliki Nusantara Group, dan Luhut di sisi lain bergeliat di PT Toba Sejahtera. Namun, dua perusahan ini memiliki kapasitas yang relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan tambang lainnya seperti PT Adaro Energy, PT Bumi Resources, Sinar Mas Mining Group, PT Indika Energy, hinga PT Bayan Resources.

Empat menteri tersebut dikatakan memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun. Mereka adalah Sandiaga dengan kekayaan Rp7,97 triliun. Kemudian ada Erick Thohir yang memiliki kekayaan Rp2,3 triliun, Prabowo Subianto yang memiliki kekayaan Rp2,04 triliun, serta Luhut yang kekayaannya mencapai Rp1,04 triliun.

CELIOS juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, rombongan pejabat publik sedikitnya telah mengalami peningkatan kekayaan tahunan sebesar 8,61 persen. Hal ini jauh mengungguli kenaikan tahunan upah pegawai secara nasional yang hanya berkisar 5,51 persen. Adanya temuan ini menurut CELIOS menjadi bukti ketidakadilan ekonomi dimana pejabat publik telah menikmati kesejahteraan lebih cepat daripada masyarakat kebanyakan.

"Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara pada Rabu, 25 September 2024.

Pilihan Editor: Begini Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Bentuk Zaken Kabinet