TEMPO.CO, Serang - Anggaran untuk program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) cetusan presiden terpilih Prabowo Subianto naik menjadi Rp 121 triliun. Kementerian Keuangan mengungkap kenaikan ini merupakan perkembangan terkini, hasil dari pembahasan di rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI.

Jumlah tersebut naik dari anggaran semula sebesar Rp 113 triliun yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa tambahan Rp 8 triliun adalah untuk penuntasan tuberkulosis (TBC).

“Ya, memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di panja B waktu itu, ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk penuntasan TBC itu Rp 8 triliun,” kata Wahyu di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Sebelumnya, ia memaparkan materi tentang penguatan belanja serta arah dan strategi kebijakan fiskal untuk 2025. Materinya mencakup program quick win, yang disebut sudah ditampung di dalam belanja kementerian/lembaga atau K/L sebesar Rp 121 triliun untuk tahun depan.

Termasuk dalam jumlah tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun, sama seperti sebelumnya. Program itu akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

Kemudian, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang akan dijalankan dengan anggaran Rp 3,2 triliun. Sementara itu, Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Program-program tersebut berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Dalam pemaparan Wahyu, ada satu tambahan program di bawah Kemenkes yaitu penuntasan TBC, dengan alokasi dana Rp 8 triliun.

Renovasi sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK akan memakan anggaran Rp 20 triliun. Sementara, program sekolah unggulan terintegrasi akan membutuhkan dana Rp 2 triliun. Jumlah tersebut tampak berubah dari postur yang diumumkan sebelumnya, yakni Rp 4 triliun.

Adapun, program lumbung pangan, nasional, daerah, dan desa di bawah Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 15 triliun.

Pilihan Editor: Satgas Impor Ilegal Berakhir Desember 2024, Zulhas: Nasibnya Terserah Prabowo