TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rencana kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Oktober mendatang. Hal itu diungkap Rocky saat menjadi pembicara di Kongres Pancasila XII di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis, 26 September 2024.

Awalnya Rocky membahas persoalan-persoalan ekonomi yang bakal menjadi tuntutan masyarakat saat nanti Prabowo berkuasa.

"Kalau kita melihat, apakah dalam Pancasila itu memungkinkan ada akumulasi kapital, tidak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila," kata Rocky. "Namun faktanya, amandemen undang-undang dasar kita memastikan ada tiga player dalam upaya menghasilkan kemakmuran. Yakni korporasi, BUMN, dan koperasi,"

Menurut Rocky Gerung, tiga hal tersebut memiliki kedudukan yang setara. "Tetapi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi. Bukan BUMN atau koperasi," ujarnya.

Dia lantas mempertanyakan apa yang akan dilakukan Prabowo saat menjalankan pemerintahannya nanti. "Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo, Pak Prabowo akan bikin apa karena Jokowi meninggalkan utang besar. Dan APBN tahun depan itu harus ada Rp 3.600 triliun," kata Rocky.

Rocky mengatakan dari APBN itu sebesar Rp 1. 200 triliun akan dikirim ke daerah, lalu Rp 1.000 triliun dipakai untuk mencicil bayar hutang, kemudian sisanya dipakai separuh untuk program makan siang gratis dan hanya menyisakan sekitar Rp 400 triliun.

"Bagaimana negara di masa Pak Prabowo akan bekerja dengan sisa ruang fiskal Rp 400 triliun?" kata Rocky Gerung. "Jalan keluarnya gampang, cetak uang. Tetapi, efek inflasinnya itu di depan mata,"

Rocky lantas membandingan situasi berbeda antara Indonesia dan Amerika soal strategi cetak uang. "Amerika cetak uang bisa karena uang mereka itu beredar seluruh dunia, sedangkan uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng sudah tidak laku, itu masalahnya,"

Salah satu langkah yang bisa dilakukan, menurut Rocky Gerung adalah penghematan. "Jadi ini sesuatu yang struktural sekali, bagaimana mengatasi itu, ya penghematan, apalagi yang mau dihemat," ujarnya.

Pilihan Editor: Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya