TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan kondisi kelas menengah yang rentan turun menjadi miskin di Indonesia menjadi tugas bagi pemerintahan selanjutnya di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berkata isu ini juga menjadi perhatian bagi seluruh Kementerian Keuangan saat ini.

“Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Prabowo yang utama. Bagaimana supaya kita mencari solusi-solusi jangka panjang,” kata Thomas di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun menjadi kelas miskin sejak pandemi Covid-19. Jumlah itu menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan tersebut setara dengan 9,48 juta orang yang turun dari kelas menengah ke kelas bawah.

Thomas menekankan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah di Indonesia bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang, melainkan karena pandemi Covid-19 yang memang menjadi pemicu utama.

Menurut dia, Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu sedang berfokus pada masalah ini. Badan itu disebut tengah mencari jalan keluar untuk memberikan ruang supaya kelas menengah bisa tumbuh.

“Solusinya apa, itu saya belum bisa bicara secara detail, cuma saya pribadi sangat-sangat khawatir. Ini suatu hal yang menjadi perhatian seluruh Kemenkeu,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 meninggalkan scarring effect yang berdampak pada pemulihan ekonomi. Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan bahwa pemulihan bagi kelas menengah atas cenderung positif, sementara untuk kelas bawah relatif menurun. Ia berkata bahwa mengurangi scarring effect tersebut akan menjadi tantangan di pemerintahan Prabowo.

“Kalau ditanyakan apa solusinya, selain dari memperbesar Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau subsidi buat tier-ing yang lebih atas dari yang saat ini ada, solusi kedua adalah tentunya penciptaan lapangan kerja,” kata Asmo.

Pilihan Editor: Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya