REI Sanggupi Penyediaan Hunian Bagi ASN di Kawasan Kota Baru Lampung Selatan

Reporter

Antara

Editor

Aisha Shaidra

Sabtu, 17 Agustus 2024 19:04 WIB

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Djoko Santoso. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) menyatakan kesiapannya mengelola lahan seluas 70 ha bagi hunian aparatur sipil negara (ASN) di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. "Untuk meningkatkan optimisme dalam mempersiapkan pembangunan kembali kawasan Kota Baru yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, kami siap melakukan pengelolaan lahan untuk penyediaan hunian," ujar Wakil Ketua Umum DPP REI Djoko Santoso di Bandarlampung, Lampung, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Ia mengatakan pihaknya mampu mengelola lahan seluas 70 hektare dari total luas kawasan Kota Baru seluas 1.308 hektare untuk dijadikan hunian bagi ASN, guna meningkatkan daya tarik tinggal di kawasan tersebut.

"Kita harus melihat ke depan, memang saat ini terlihat masih sepi, tetapi nanti ini akan ramai. Maka, kami siap mengelola 70 hektare atau menyediakan sekitar 3.500 unit rumah bagi ASN di Kota Baru. Pemerintah bisa mendata berapa banyak ASN yang belum punya rumah dan bisa difasilitasi segi pembiayaan atau kemudahan untuk tinggal di sana," katanya.

Djoko mengatakan kesiapan pengembang untuk membangun hunian seluas 70 hektare di lahan Kota Baru itu, harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dari segi legalitas serta memberi stimulan dengan memberikan kemudahan pengajuan hunian bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat. "Lalu, kalau mau menghidupkan harus diperhatikan jumlah penduduknya juga dan harus memastikan kenyamanan saat menghuni kawasan hunian, dengan memberikan ruang terbuka serta menjaga kepadatan hunian," ucap dia.

Menurut dia, pasar properti di kawasan Kota Baru sangat prospektif, yang mana dengan jumlah kepadatan penduduk Kota Bandarlampung, yang mencapai 6.609 jiwa per kilometer persegi, lalu jumlah penduduk mencapai 1,2 juta jiwa dan luas wilayah hanya 183,72 kilometer persegi, masyarakat membutuhkan kawasan hunian yang jauh lebih nyaman serta terhindar dari kemacetan dan kepadatan.

Advertising
Advertising

"Memang dalam pengembangan ini tidak bisa hanya pemerintah, tapi perlu ada swasta yang ikut serta membantu. Jadi, harapannya dalam perencanaan awal pun swasta dilibatkan, sehingga 1.311 hektare lahan di Kota Baru dapat berkembang menjadi kawasan aglomerasi yang nyaman bagi masyarakat Lampung dengan jumlah asumsi penduduk yang tinggal di sana mencapai 100 ribu jiwa," tambah Djoko.

Ia melanjutkan untuk meningkatkan daya tarik serta minat masyarakat untuk tinggal di Kota Baru, maka ada beberapa faktor penarik meliputi faktor ekonomi yang mampu menopang pertumbuhan atau kesejahteraan masyarakat dengan adanya peluang usaha ataupun peningkatan status ekonomi.

Kemudian, dari faktor sosial dari segi penyediaan fasilitas pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan adanya kenyamanan serta keamanan yang terjamin. "Target sasaran penataan kota yang pro investasi pun harus memiliki beberapa komponen seperti menunjang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, adanya peralihan teknologi, berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta menunjang kesejahteraan masyarakat," sebutnya.

Djoko mengatakan dengan adanya kesiapan pengelolaan lahan seluas 70 hektare untuk hunian ASN, maka pihaknya pun optimis bila kawasan Kota Baru bisa berkembang sebagai wilayah yang nyaman serta menjadi solusi atas beragam permasalahan di perkotaan. "Mengembangkan 1.300 hektare ini terbilang tidak terlalu luas, karena sudah ada pengembangan wilayah skala besar lagi di Jabodetabek. Tentu, 70 hektare ini optimis bisa berkembang karena tugas pengembang adalah menjadikan wilayah yang belum berkembang menjadi berkembang di masa mendatang," ujarnya.

Setelah 14 tahun terlantar, Kota Baru kembali digunakan sebagai ruang beraktivitas pemerintah daerah dan berdasarkan rancangan kawasan Kota Baru dibagi dalam beberapa kawasan yaitu kawasan pusat pemerintahan dengan luas 434,73 hektare dan pusat kota seluas 155,11 hektare.

Lalu, untuk koridor pendidikan seluas 200,5 hektare, taman perumahan seluas 263,17 hektare dengan asumsi luas minimal untuk perumahan seluas 123,17 hektare yang berisi 8.000 kepala keluarga dengan luas rumah per kepala keluarga 120 meter persegi.

Kemudian, area pusat kota baru seluas 125,61 hektare yang merupakan area komersial yang menggabungkan konsep hunian dengan perdagangan. Selanjutnya, taman hutan seluas 128,88 hektare yang merupakan area cadangan ruang hijau dan hutan kota yang diperuntukkan untuk kegiatan bumi perkemahan serta area konservasi.

Pilihan editor: Anggaran IKN Hanya Rp 143 Miliar, Kepala Bappenas: Pak Jokowi Tidak Cuci Tangan

Berita terkait

Tim Hukum Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Pertanyakan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada

50 menit lalu

Tim Hukum Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Pertanyakan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada

Menurut tim hukum Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, terdapat 15-20 dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN di Pilgub Jateng.

Baca Selengkapnya

Polisi Bekuk Pria Pembawa Bahan Peledak di Pelabuhan Ketapang

6 jam lalu

Polisi Bekuk Pria Pembawa Bahan Peledak di Pelabuhan Ketapang

Tersangka mengakui bahan peledak itu diminta oleh seseorang yang tekong kapal. Baru satu orang ditetapkan menjadi tersangka.

Baca Selengkapnya

Dirjen PUPR Sarankan Pemindahan ASN ke IKN Mulai dari yang Bertugas Membangun Nusantara

1 hari lalu

Dirjen PUPR Sarankan Pemindahan ASN ke IKN Mulai dari yang Bertugas Membangun Nusantara

Dirjen PUPR sarankan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dari ASN yang bertugas mempersiapkan ibu kota baru

Baca Selengkapnya

Meleset dari Target, Baru 16 Tower Rusun ASN di IKN yang Siap Huni Bulan Ini

1 hari lalu

Meleset dari Target, Baru 16 Tower Rusun ASN di IKN yang Siap Huni Bulan Ini

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan 13 dari total 47 tower rumah susun aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan

Baca Selengkapnya

Ribuan ASN dan Pelajar Bersihkan Pantai Padang, Andree Algamar: Pemerintah Hadir untuk Masyarakat

1 hari lalu

Ribuan ASN dan Pelajar Bersihkan Pantai Padang, Andree Algamar: Pemerintah Hadir untuk Masyarakat

Aksi bersih Pantai Padang ini menunjukkan komitmen dan semangat ASN Pemerintah Kota Padang untuk turut serta menjaga keindahan dan kebersihan Kota Padang, khususnya di kawasan objek wisata Pantai Padang.

Baca Selengkapnya

Pemkot Depok Ingatkan ASN Tak Terjebak Medsos pada Pelaksanaan Pilkada 2024

2 hari lalu

Pemkot Depok Ingatkan ASN Tak Terjebak Medsos pada Pelaksanaan Pilkada 2024

Pemkot Depok mengingatkan para ASN untuk bersikap netral pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kepala BRIN Ingin Pindahkan Periset dari Daerah Domisili

2 hari lalu

Penjelasan Kepala BRIN Ingin Pindahkan Periset dari Daerah Domisili

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menanggapi keresahan pemindahan periset di daerah-daerah ke homebase unit penelitian. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Periset BRIN di Daerah Diminta Pindah ke Pusat, Ada Opsi Mundur dari ASN jika Tak Mau

3 hari lalu

Periset BRIN di Daerah Diminta Pindah ke Pusat, Ada Opsi Mundur dari ASN jika Tak Mau

Arahan yang diberikan dalam apel Senin pagi, 7 Oktober 2024, tentang kebijakan penataan SDM BRIN tersebut memicu keresahan sebagian periset.

Baca Selengkapnya

Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara

6 hari lalu

Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara

Presiden Jokowi mengatakan peresmian tersebut merupakan langkah penting dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Nusantara.

Baca Selengkapnya

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

8 hari lalu

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN dari Oktober 2024 ke Januari 2025. Ini kilas balik maju-mundur kepindahan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya