Destry Damayanti Dilantik Besok Jadi Deputi Gubernur Senior BI 2024-2029

Selasa, 6 Agustus 2024 19:25 WIB

Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Destry Damayanti yang masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang masa jabatannya akan berakhir pada 7 Agustus 2024 mendatang tersebut merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI yang kembali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan 5 tahun kedepan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2019-2024, Destry Damayanti, akan dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2024-2029 Rabu besok, 7 Agustus 2024. Pelantikan Destry dijadwalkan di kantor Mahkamah Agung pukul 10.00 WIB. Agenda pelantikan juga akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan Instagram resmi BI.

Destry terpilih kembali sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029 berdasarkan hasil rapat internal Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Juni 2024.

"Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, DPR RI kembali memutuskan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024-2029," tulis Departemen Komunikasi BI melalui undangan resmi yang diterima Tempo pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyebut Destry terpilih kembali setelah Destry menjalani fit and proper test bersama Komisi XI. "Sudah," kata Kahar di Senayan pada 3 Juni 2024.

Fit and proper test merupakan tahapan yang harus dilewati oleh Destry, guna mengukur kelayakan dan kepatutannya sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode keduanya. "Fit and proper test, apakah dia pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Menurut kawan-kawan tadi berdasarkan paparannya, (Destry) pantas dan cocok untuk jabatan tersebut. Lha, wong ini periode kedua," ujar Kahar.

Advertising
Advertising

Kahar mengatakan, Komisi XI DPR RI telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Destry untuk menjabat kembali. "Periode pertama itu dia sudah cocok dan tidak ada komplain. Menurut kawan-kawan itu cocok, jadi kami putuskan sepakat."

Nama Destry mulanya diusulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi mengusulkan kepada DPR agar Destry Damayanti tetap di posisinya sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2024-2029.

"Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden," kata Jokowi dalam surat bernomor R-17/Pres/05/2024 pada 7 Mei 2024 lalu.

Berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Deputi Gubernur Senior BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Presiden dapat mengusulkan nama deputi gubernur berdasarkan rekomendasi dari Gubernur BI.

Pilihan Editor: Destry Damayanti Terpilih Kembali jadi Deputi Gubernur Senior BI, Ini Rekam Jejaknya

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat dengan Hakim Peserta Aksi Cuti Bersama

10 jam lalu

DPR Agendakan Rapat dengan Hakim Peserta Aksi Cuti Bersama

Rapat dengar pendapat akan digelar bersamaan dengan aksi cuti bersama para hakim.

Baca Selengkapnya

Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

11 jam lalu

Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

Cucun mengatakan nama-nama menteri kabinet Prabowo kemungkinan akan diumumkan setelah pelantikan presiden.

Baca Selengkapnya

Ketua BEM Unair Soroti Dominasi Koalisi Pemerintah di DPR: Mengancam Prinsip Check and Balance

13 jam lalu

Ketua BEM Unair Soroti Dominasi Koalisi Pemerintah di DPR: Mengancam Prinsip Check and Balance

Ketua BEM Unair respons koalisi pemerintah di DPR, yang dinilai melemahkan check and balance dan berpotensi menghasilkan kebijakan sewenang-wenang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan MA Jadwalkan Audiensi dengan Hakim Peserta Gerakan Cuti Bersama

13 jam lalu

Pimpinan MA Jadwalkan Audiensi dengan Hakim Peserta Gerakan Cuti Bersama

Hakim dari berbagai daerah di Indonesia akan datang ke Jakarta untuk mengikuti gerakan cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

16 jam lalu

Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

Para hakim telah mengirimkan surat permintaan audiensi kepada sejumlah lembaga. Empat kementerian belum menjawab.

Baca Selengkapnya

Cuti Massal Pekan Depan, Hakim Akan Temui Sejumlah Lembaga Negara

17 jam lalu

Cuti Massal Pekan Depan, Hakim Akan Temui Sejumlah Lembaga Negara

Audiensi merupakan bagian dari aksi cuti massal para hakim yang akan berlangsung pekan depan.

Baca Selengkapnya

Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

23 jam lalu

Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

Ribuan hakim cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Begini respons pakar hukum Universitas Udayana (Unud).

Baca Selengkapnya

Politik Sepekan: Pelantikan DPR-DPD, Penetapan Pimpinan MPR hingga Tema Debat Perdana Pilgub DKI

1 hari lalu

Politik Sepekan: Pelantikan DPR-DPD, Penetapan Pimpinan MPR hingga Tema Debat Perdana Pilgub DKI

Berita politik sepekan ini diwarnai oleh momen pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029, pelantikan pimpinan MPR, penambahan komisi di DPR, rencana pertemuan Megawati-Prabowo, hingga pengumuman tema debat perdana Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kabar Uang Rp10.000 Emisi 2005 Tidak Berlaku, Bank Indonesia Berikan Klarifikasi

1 hari lalu

Kabar Uang Rp10.000 Emisi 2005 Tidak Berlaku, Bank Indonesia Berikan Klarifikasi

BI menegaskan bahwa uang Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Baca Selengkapnya

Kontras Minta DPR 2024-2029 Tolak Pembahasan 4 RUU

1 hari lalu

Kontras Minta DPR 2024-2029 Tolak Pembahasan 4 RUU

Kontras meminta anggota DPR periode 2024-2029 menolak pembahasan empat RUU karena disusun terburu-buru dan jauh dari kepentingan publik.

Baca Selengkapnya